JombangBanget.id - Direktur Utama PT BPR Bank Jombang Perseroda, Afandi Haris Setyo Nugroho, yang juga Sekretaris Jenderal Perhimpunan BPR Milik Pemda (Perbamida) mendapat kesempatan menjadi narasumber atau pembicara utama di ajang The Asian Post The Best Regional Champion Forum 2025 di Jakarta, Jumat (16/5).
Dia mengajak BPR milik Pemda memberikan kontribusi pembiayaan untuk program prioritas pemerintah pusat.
Yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penguatan kolaborasi antara BPR dengan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
Untuk program MBG, menurutnya, menghadirkan peluang bagi BPR terlibat dalam pembiayaan pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
’’Investasi untuk satu unit SPPG ditaksir mencapai Rp 2 miliar, mencakup pembangunan gedung, peralatan dapur, serta kendaraan operasional,’’ terangnya.
Rp 2 miliar itu untuk kebutuhan beberapa item.
’’Misalnya bangunannya Rp 1 miliar, alat dapur Rp 500 juta dan kendaraan Rp 500 juta. Maka total investasinya Rp 2 miliar,’’ ucapnya.
Ketika sewa per penerima manfaat Rp 2.000, maka investasi tersebut bisa kembali dalam waktu kurang dari dua tahun.
”Sisanya menjadi keuntungan,” ujarnya.
Afandi juga menyampaikan pentingnya sinergi antara BPR milik pemda dan koperasi desa dalam membangun ekosistem ekonomi kerakyatan.
”Menjelang Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025, harapannya semua pihak bisa memanfaatkan momentum itu untuk memperkuat kolaborasi melalui Koperasi Desa Merah Putih,’’ tuturnya.
Baca Juga: Mantap, Bank Jombang Bawa Pulang Dua Penghargaan Digital Brand Awards 2025 di Jakarta
Menurutnya, dengan 80.000 desa di Indonesia dengan target modal awal Rp 5 miliar per koperasi, total potensi aset bisa mencapai Rp 400 triliun.
’’Potensi ekonomi yang luar biasa ini harus dikelola secara sinergis antara koperasi dan BPR milik Pemda,’’ terangnya.
Kopdes Merah Putih tidak boleh berjalan sendiri. BPR milik Pemda harus ikut dalam ekosistem koperasi itu.
”Kita bisa mendukung pembiayaan koperasi dan memastikan roda ekonomi desa bergerak secara harmonis,” ujarnya.
Dia berharap kepada kepala daerah, bisa melihat potensi strategis BPR sebagai motor penggerak pembangunan daerah.
Guna menciptakan pertumbuhan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.
Forum bergengsi itu mengusung tema ’’Masa Depan BUMD di Tangan Kepala Daerah Baru’’ dengan subtema ’’Pengawasan Tata Kelola Bank Daerah’’ menghadirkan beberapa tokoh penting.
Termasuk pejabat kementerian, kepala daerah, pimpinan lembaga keuangan daerah, pelaku industri perbankan nasional hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (fid/jif)
Editor : Ainul Hafidz