JombangBanget.id – Jumlah perumahan makin tumbuh subur di Jombang.
Sejak 2023, Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Jombang mencatat ada 33 izin perumahan.
Jumlah ini disinyalir akan terus bertambah hingga akhir tahun mendatang.
Dampaknya semakin menggerus lahan pertanian.
Pantauan Jawa Pos Radar Jombang, hampir beberapa desa di wilayah Jombang kota muncul perumahan baru.
Mulai di Desa Kepuhkembeng, Kecamatan Peterongan; Desa Pandanwangi, Kecamatan Diwek.
Maupun Desa Denanyar dan Banjardowo Kecamatan Jombang.
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Jombang Agung Hariadi mengatakan, berdasarkan perizinan yang masuk, pada 2023 total ada 23 perumahan.
Lalu pada 2024 per Agustus lalu, ada 10 yang sudah mengajukan perizinan.
”Jadi jumlahnya tidak menentu setiap tahun. Misalnya pada 2021 sempat menurun karena Covid-19, kemudian setahun berikutnya, yakni 2022 hingga terakhir 2023 juga ada tren kenaikan,” ujar dia.
Ia mengatakan, sejak 2023 lalu tercatat ada 33 perumahan yang sudah masuk mengajukan izin ke Pemkab Jombang. Jumlahnya tersebar di sejumlah kecamatan.
”Jumlahnya merata, tapi mayoritas di wilayah perkotaan. Untuk wilayah pinggiran belum banyak,” tambahnya.
Ia mengatakan, dalam proses pengajuan izin pendirian perumahan, pihak pengembang terlebih dulu mengajukan izin PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) untuk mendapatkan site plan ke dinas perkim.
Bersamaan dengan itu, pengembang juga mengajukan beberapa dokumen perizinan ke dinas terkait.
Misalnya, izin persetujuan bangunan gedung (PBG) ke dinas PUPR, izin dokumen lingkungan ke DLH maupun izin Amdal Lalin ke dishub.
”Izin yang masuk ke perkim akan kita kaji, begitu juga dinas-dinas lain akan melakukan kajian,” papar dia.
Baru setelah izin keluar dan mendapatkan lampu hijau untuk memanfaatkan lahan yang akan dijadikan perumahan, pihak pengembangan melanjutkan pembangunan sesuai site plan yang disetujui.
”Jadi prosesnya panjang dan harus mendapatkan izin dari semua dinas terkait,” papar dia.
Disinggung apakah dampak lahan pertanian menyusut akibat banyaknya perumahan, pihaknya belum bisa menjelaskan secara rinci karena bukan menjadi tupoksinya untuk melakukan pendataan.
”Kalau itu OPD lain, karena kami hanya melakukan kajian dokumen PKKPR,” pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, luasan areal lahan produktif di Jombang terus menyusut setiap tahun.
Dinas Pertanian Jombang mencatat, luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) 2023 sebanyak 36.160 hektare.
Padahal, pada 2021 total lahan produktif masih di angka 38.000 hektare.
Kepala Dinas Pertanian Jombang M Rony mengatakan, data per 2023, luasan LP2B di Jombang seluas 36.160 hektare.
”Jumlah ini memang kita akui menurun dibandingkan data Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) yang sudah dipetakan berdasarkan RTRW pada 2021 lalu,” ujar dia kepada Jawa Pos Radar Jombang.
Ia mengatakan, total ada 38.000 hektare lebih lahan produktif yang ditetapkan dalam KP2B.
”Ya itu pendataan pada 2021, untuk 2024 kita belum data lagi,” tambahnya. (ang/naz)
Editor : Ainul Hafidz