JombangBanget.id – Penataan penerangan jalan umum (PJU) terus bergerak.
Di tengah beban tagihan listrik yang mencapai miliaran rupiah setiap tahun, Pemkab Jombang mulai mempercepat pengalihan sistem pembayaran dari abonemen atau non-meter ke meterisasi.
Tahap awal difokuskan di wilayah Ngoro.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jombang Sugianto melalui Kepala Bidang Lalu Lintas Yohan Kartika menyampaikan, proses pencocokan data sudah dilakukan bersama pihak PLN ULP Ngoro, Kertosono, dan Ploso.
Dari hasil sinkronisasi tersebut, muncul rekomendasi ID pelanggan yang dapat dimeterisasi maupun yang perlu dihapus.
”Sudah ada perkembangan. Dari PLN ULP Ngoro, Kertosono, dan Ploso sudah mencocokkan data dan sudah muncul rekomendasi mana yang mau dimeterisasi dan mana yang dihapus,” ujarnya.
Sementara ini, khusus di wilayah ULP Ngoro, terdapat 16 ID pelanggan yang dinyatakan bisa dialihkan ke sistem meterisasi.
Estimasi biaya pemasangan meter listrik sekitar Rp 1,5 juta per ID pelanggan.
Namun angka tersebut belum termasuk penyediaan box meter yang menjadi tanggung jawab Dishub.
”Per ID pelanggan sekitar Rp 1,5 juta. Tetapi box meteran disediakan kami dari Dishub. Kami harus pasang dahulu rumah atau box meter listriknya,” imbuhnya.
Secara nominal, kebutuhan awal untuk 16 ID tersebut relatif kecil dibanding total tagihan listrik PJU Jombang tahun ini yang mencapai sekitar Rp 13 miliar.
Baca Juga: Bupati Warsubi Percepat Pembangunan Jalan dan PJU di Jombang lewat Program PIK 2026
Meski demikian, langkah ini dinilai penting untuk memastikan pembayaran listrik lebih akurat, sesuai dengan pemakaian riil di lapangan.
Selain rencana meterisasi, evaluasi juga menemukan lima ID pelanggan yang direkomendasikan untuk dihapus.
Sebab, jaringan yang terhubung dengan ID tersebut sudah tidak ditemukan lagi.
”Tidak ditemukan jaringannya, sudah tidak dipakai. Tidak ada jaringan yang menggunakan ID pelanggan itu. Nah itu bisa dihapus,” tuturnya.
Temuan lima ID itu berada di wilayah kerja ULP Ngoro yang mencakup Kecamatan Wonosalam, Ngoro, dan Bareng.
Setelah penataan di wilayah ini rampung, Dishub berencana melanjutkan langkah serupa.
”Rencananya ke ULP Ploso yang juga sudah memiliki data tindak lanjut meterisasi,” katanya.
Sebagai informasi, dari sekitar 700 panel listrik PJU di seluruh Jombang, sebagian besar telah menggunakan sistem meterisasi.
Namun, masih ada sekitar 50 panel yang memakai sistem abonemen.
Dengan percepatan ini, pemerintah daerah berharap belanja listrik PJU lebih tertib, transparan, dan efisien. (fid/naz)
Editor : Ainul Hafidz