JombangBanget.id – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Jombang memainkan peran sentral dalam pembangunan daerah.
DPMD menjadi garda terdepan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, memajukan tata kelola pemerintahan desa, dan menggali potensi lokal untuk mewujudkan desa mandiri dan berkelanjutan.
Kepala DPMD Jombang Sudiro Setiono menyatakan, selama kepemimpinan Bupati Warsubi dan Wakil Bupati Salmanudin Yazid, capaian pembangunan desa meningkat signifikan.
Hingga akhir 2025, Indeks Desa Kabupaten Jombang menunjukkan 217 Desa Mandiri dan 85 Desa Maju, naik dibandingkan tahun 2024 yang mencatat 185 Desa Mandiri dan 117 Desa Maju.
”Pencapaian ini merupakan hasil kolaborasi program DPMD dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, sekaligus dukungan program nasional,” ujarnya.
Guna meningkatkan tata kelola pemerintahan desa, DPMD menyelenggarakan pembinaan administrasi desa untuk memastikan seluruh proses administrasi berjalan sesuai peraturan, SOP, dan prinsip tertib administrasi.
”Kegiatan ini menekankan penataan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan arsip desa agar sistematis, terdokumentasi baik, serta mudah diaudit,” imbuhnya.
Selain itu, bimbingan teknis administrasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) difokuskan pada peningkatan kapasitas kelembagaan BPD dalam fungsi legislasi, pengawasan, dan penyaluran aspirasi masyarakat.
”Melalui kegiatan ini, anggota BPD dibekali pemahaman teknis terkait penyusunan produk hukum desa, evaluasi kinerja pemerintah desa, dan tata kelola administrasi internal,” imbuhnya.
DPMD juga mendorong pemanfaatan sistem digital melalui Bimbingan Teknis Sibermata Desa, yang menjadi alat pengawasan, pelaporan, dan deteksi dini masalah desa.
”Implementasi sistem ini mempercepat arus informasi dan meningkatkan responsivitas aparatur dalam pengambilan keputusan,” bebernya.
Baca Juga: Tradisi Barikan di Desa Menturus Jombang, Jadi Simbol Gotong Royong Sambut Ramadan
Langkah strategis lainnya, peluncuran Nomor Induk Aparatur Pemerintah Desa, yang berfungsi sebagai identitas tunggal aparatur.
Sistem ini mempermudah pemetaan SDM, perencanaan peningkatan kapasitas, dan pengendalian administrasi kepegawaian desa secara akurat dan efisien.
Secara keseluruhan, rangkaian program DPMD menjadi instrumen penguatan kelembagaan desa, berfokus pada profesionalisme aparatur, kepastian administrasi, serta tata kelola berbasis data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kegiatan ini melengkapi tugas rutin pembinaan dan pengawasan perangkat desa, termasuk pengangkatan, pemberhentian, serta pembinaan tupoksi.
”Desa yang berdaya adalah fondasi Jombang yang maju dan sejahtera. Semua program ini kami jalankan untuk memastikan setiap desa memiliki kapasitas, data, dan aparatur yang profesional demi kesejahteraan masyarakat,” tandas Sudiro.
Transformasi Posyandu dan PKK
DINAS Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Jombang terus memperkuat peran desa dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat melalui transformasi Posyandu, pemberdayaan PKK, dan pendampingan ekonomi desa.
Kepala DPMD Jombang, Sudiro Setiono menekankan desa yang berdaya adalah kunci mewujudkan Jombang maju dan sejahtera.
Transformasi Posyandu menjadi pusat pelayanan masyarakat berbasis desa mencakup enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM): Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum Linmas), serta Sosial.
”Posyandu kini bukan sekadar pelayanan kesehatan ibu dan anak, tapi menjadi pusat layanan masyarakat yang menyentuh semua sektor penting di desa,” kata Sudiro.
Untuk mendukung transformasi ini, DPMD menyelenggarakan berbagai kegiatan, antara lain Bimbingan Teknis Posyandu di 21 kecamatan, pelantikan Ketua TP Posyandu Desa/Kelurahan se-Kabupaten Jombang, dan Jambore Kader Posyandu dengan tema: Penguatan Peran Kader dalam Transformasi Posyandu 6 Bidang SPM.
DPMD juga memfasilitasi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan desa, termasuk Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan, serta pajak dan retribusi daerah.
Tujuannya, mempercepat pembangunan infrastruktur perdesaan, membuka akses hasil produksi, menumbuhkan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa.
”Dengan penguatan Posyandu, PKK, dan BUMDesa, kami ingin membangun desa mandiri yang mampu meningkatkan kesejahteraan warganya secara berkelanjutan. Desa yang kuat adalah fondasi Jombang yang maju dan sejahtera,” katanya. (fid/naz)
Editor : Anggi Fridianto