JombangBanget.id – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Jombang melalui Bagian Perekonomian Setdakab Jombang menggelar High Level Meeting (HLM) di Ruang Bung Tomo, Kantor Pemkab Jombang, Rabu (4/2).
Kegiatan bertema: Menjaga Stabilitas Harga serta Mengendalikan Inflasi di Jombang Menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Jombang Bambang Suntowo, menjelaskan, HLM dilatarbelakangi pentingnya pengendalian inflasi yang berdampak langsung pada daya beli masyarakat.
’’Inflasi dapat disebabkan tingginya permintaan yang tidak diimbangi dengan penawaran. Meningkatnya biaya produksi barang dan jasa. Serta kebijakan moneter yang kurang responsif,” kata Bambang.
Inflasi merupakan kondisi terjadinya peningkatan harga barang dan jasa secara umum dan berkelanjutan dalam periode tertentu.
Pada akhirnya menyebabkan penurunan daya beli.
Karena itu, pengendalian inflasi harus menjadi fokus bersama, baik pemerintah pusat maupun daerah.
HLM dimaksudkan memberikan informasi kepada perangkat daerah dan instansi terkait mengenai kondisi perekonomian daerah.
Kegiatan ini menjadi wadah silaturahmi dan berbagi informasi antarinstansi, dan evaluasi inflasi Jombang.
Pembahasannya meliputi strategi pengendalian harga bahan pokok. Serta penerapan kebijakan rekomendasi pengendalian inflasi daerah dan isu-isu strategis lainnya.
HLM menghadirkan sejumlah narasumber. Antara lain, Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jawa Timur.
Baca Juga: Anggota DPRD Desak TPID Jombang Turun ke Lapangan, Soal Kelangkaan Elpiji 3 Kilogram
Biro Perekonomian Setdaprov Jatim. Badan Pusat Statistik (BPS) Jombang. Serta Perum Bulog Kantor Cabang Mojokerto.
Berdasarkan pemantauan TPID pada minggu terakhir, Jombang masuk dalam tiga besar daerah dengan Indeks Pergerakan Harga (IPH) tertinggi di Jawa.
Kondisi tersebut akan segera ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas sektor.
’’Kami akan menindaklanjuti bersama tim. Kami juga membuka ruang untuk menerima masukan dan saran dari seluruh pihak terkait, khususnya dalam upaya pengendalian inflasi,’’ ujarnya.
Sementara itu, Bupati Warsubi yang diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan, Ekonomi, dan Pembangunan Setdakab Jombang, Sri Surjati, menekankan, pentingnya koordinasi yang kuat dan berkesinambungan untuk mewujudkan perekonomian Jombang berkelanjutan dengan tingkat inflasi yang stabil.
’’Jombang merupakan daerah non-Indeks Harga Konsumen (non-IHK), sehingga pengendalian inflasi dilakukan melalui pemantauan Indeks Perkembangan Harga (IPH) secara cermat dan terkoordinasi,’’ terangnya.
Berdasarkan rapat rutin bersama Menteri Dalam Negeri, 12 Januari 2026 atau minggu ke-2 Januari, tercatat sebanyak 145 daerah mengalami kenaikan harga bawang merah.
Jombang berada pada peringkat ke-85 berdasarkan persentase perubahan IPH hingga minggu ke-2 Januari 2026 terhadap Desember 2025, yakni sebesar 5,7 persen.
Pada periode yang sama, dari 180 daerah yang mengalami kenaikan harga bawang putih, Jombang menempati peringkat ke-143 dengan persentase perubahan IPH sebesar 1,37 persen.
Selanjutnya, berdasarkan rapat daring pada 27 Januari 2026, Jombang berada di peringkat ke-3 dari delapan kabupaten/kota dengan kenaikan IPH tertinggi di Pulau Jawa.
Komoditas penyumbang utama meliputi cabai rawit, daging ayam ras, dan bawang merah.
”Dengan kolaborasi nyata, kami berharap upaya pengendalian inflasi daerah ini dapat berjalan optimal demi mewujudkan Jombang yang maju dan sejahtera untuk semua,” ungkapnya. (fid/jif)
Editor : Ainul Hafidz