JombangBanget.id – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi dan Investigasi, Nanik S. Deyang, menegaskan pentingnya koordinasi lintas instansi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam kunjungannya ke Jombang, kemarin (24/11), ia mengingatkan agar tidak ada titik dapur atau SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang muncul tanpa sepengetahuan pemerintah kecamatan maupun pemangku wilayah.
”Tidak boleh ada titik SPPG yang tiba-tiba muncul tanpa koordinasi. Semua harus terintegrasi melalui Korwil, Korcam, hingga Pemda. Kita ingin memastikan lokasi yang dibangun tepat, aman, dan sesuai standar,” tegasnya.
Nanik mengakui capaian Jombang cukup baik. Dari 133 kuota titik, 77 sudah terisi, dengan 38 titik operasional.
Sebanyak 23 titik bahkan telah memenuhi SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi).
”Progres Jombang bagus sekali. Banyak faktor pendukung, mulai dari komitmen mitra, kinerja SPPI dan SPPG, hingga kesiapan lapangan. Mudah-mudahan Jombang tetap aman dan berjalan baik,” ujar Nanik.
Nanik menekankan koordinasi bukan hanya soal administrasi, tetapi juga penanganan risiko, termasuk isu keamanan pangan.
Ia mengingatkan bahwa kejadian seperti keracunan atau temuan bahan makanan tidak layak tidak mungkin diselesaikan oleh satu lembaga saja.
”Kalau terjadi sesuatu seperti keracunan, tidak bisa BGN sendiri. Harus bergerak bersama: Dinkes, Puskesmas, BPOM, Camat, Danramil, Polsek, semuanya harus terlibat. Karena itu koordinasi mutlak diperlukan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti adanya laporan program MBG bermasalah di Jombang.
”Nanti kita cek. Pengawasan memang harus terus diperketat,” katanya.
Baca Juga: 174 SPPG Program MBG Ditargetkan Berdiri di Jombang, Baru 16 Beroperasi, Begini Kata Bupati Warsubi
Nanik menegaskan lokasi SPPG tidak boleh berada dekat TPS atau area rawan pencemaran. Bila ditemukan, titik tersebut akan diminta pindah.
Selain koordinasi, tantangan lain adalah kenaikan harga bahan pangan, terutama ayam dan telur.
”Harga ayam dan telur mulai naik, termasuk di Jombang. Ini harus diantisipasi karena titik SPPG semakin banyak,” jelasnya.
Ke depan, pemerintah berencana membentuk kantor koordinasi lintas kementerian di daerah mulai 2026.
Struktur Satgas MBG yang saat ini berada di bawah Sekda akan diperkuat dengan unsur Dinkes, Dinas Pendidikan, Koperasi, Ketahanan Pangan, BPOM, serta instansi lain. (ang/naz)
Editor : Achmad RW