JombangBanget.id – Pemkab Jombang melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKB-PPPA) memperkuat pengarusutamaan gender melalui program pemberdayaan perempuan, peningkatan peran keluarga, hingga perlindungan korban kekerasan.
Komitmen itu dipaparkan Bupati Jombang, Warsubi saat menerima verifikasi lapangan Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE) 2026 di Ruang Media Center Setdakab Jombang, Senin (2/11).
”Pengarusutamaan gender telah kami tempatkan sebagai bagian dari arah pembangunan daerah. Kami ingin memastikan perempuan dan laki-laki memperoleh kesempatan yang setara untuk berpartisipasi, mendapatkan akses terhadap sumber daya dan layanan, terlibat dalam pengambilan keputusan, serta merasakan manfaat pembangunan,” ujar Warsubi.
Baca Juga: Sidang Kredit Fiktif di Jombang, Kades Akui Tanda Tangan SKU Bukan Miliknya
Dari sisi regulasi, Jombang memiliki Perda Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dan Perbup Nomor 15 Tahun 2022 sebagai pedoman pelaksanaannya.
Penguatan kelembagaan dilakukan melalui pembentukan kelompok kerja (Pokja) PUG dan focal point.
Tercatat, 32 organisasi perangkat daerah (OPD), 10 bagian, dan 21 kecamatan telah memiliki surat keputusan (SK) focal point PUG.
Pemkab juga menetapkan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) 2025–2030.
”Implementasinya diperkuat melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG),” imbuhnya.
Dari total 53 OPD, sebanyak 39 OPD sudah diperiksa Inspektorat Daerah dalam pengawasan PPRG.
Di bidang pemberdayaan, sejumlah program dijalankan, di antaranya Sekoper, PEKKA, dan Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL).
