JombangBanget.id – Rapat dengar pendapat (RDP) tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang digelar Komisi B DPRD Jombang berakhir tanpa hasil setelah sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang diundang tidak hadir dan hanya mengirimkan perwakilan.
Menindaklanjuti persoal , Komisi B mewacanakan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang yang juga akan membahas rencana detail tata ruang (RDTR) dan rencana tata ruang wilayah (RTRW).
Ketua Komisi B DPRD Jombang Anas Burhani mengatakan, ketidakhadiran kepala OPD membuat pembahasan LP2B tidak bisa dilanjutkan. Sebab, persoalan tersebut berkaitan langsung dengan kebijakan tata ruang Kabupaten Jombang.
Baca Juga: Student Journalism: Servis Motor Gratis
”Hasil RDP kali ini dibubarkan oleh pimpinan Komisi B. Karena tidak ada satu pun kepala OPD yang kita undang hadir, hanya diwakilkan,” ujarnya.
Menurut Anas, pembahasan LP2B bukan persoalan sederhana.
Terlebih, pemerintah daerah telah menetapkan surat keputusan (SK) terkait LP2B. Namun, Komisi B mengaku belum pernah diajak berkomunikasi mengenai penetapan tersebut.
”Ini persoalan penting, bagaimana tata ruang yang baik di Kabupaten Jombang, bagaimana tentang penetapan lahan yang memang benar-benar dilindungi,” tegasnya.
Baca Juga: Student Journalism: Tidak Ramai Saat Salat
Dia menilai, pembahasan seharusnya dilakukan serius dengan menghadirkan pejabat yang memiliki kewenangan mengambil kebijakan. Karena itu, rapat yang hanya dihadiri perwakilan OPD dinilai tidak sesuai dengan undangan.
”Karena tidak sesuai dengan undangan, akhirnya rapat kerja dengan beberapa OPD kita bubarkan karena hanya diwakilkan,” katanya.
Terkait agenda lanjutan, Anas belum memastikan waktunya. Pihaknya terlebih dahulu akan melaporkan kondisi tersebut kepada pimpinan DPRD Jombang.
