JombangBanget.id - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan akurasi data menjadi kunci pengentasan kemiskinan dan penyaluran perlindungan sosial.
Hal itu disampaikan saat kunjungan kerja di Pendopo Kabupaten Jombang, Sabtu (28/2) sore.
”Sore ini kami bersama bupati, wakil bupati, para pendamping, operator desa, kepala desa dan elemen lainnya memperkuat kolaborasi serta koordinasi untuk menghadirkan data yang lebih akurat,” ujarnya.
Menurut Gus Ipul, pemutakhiran Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dilakukan melalui jalur formal dan partisipatif.
Jalur formal berjenjang dari RT, RW, desa, hingga kabupaten/kota sebelum diolah Badan Pusat Statistik (BPS).
Sementara jalur partisipatif memberi ruang masyarakat menyampaikan usul maupun sanggahan lewat aplikasi Cek Bansos, Command Center 24 jam, dan WhatsApp Center.
”Artinya, setiap kita punya kesempatan untuk ikut memutakhirkan data ini agar makin solid dan tepat sasaran,” tegasnya.
Gus Ipul mengungkapkan pemerintah terus melakukan verifikasi terhadap penerima manfaat.
Dalam pengecekan lapangan terhadap sekitar 12 juta warga, ditemukan hampir dua juta orang tidak lagi memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.
”Kerja sama dengan pemerintah daerah kami perkuat untuk mempercepat validasi penerima manfaat di seluruh Indonesia,” ungkapnya.
Pemerintah juga menyiapkan digitalisasi penyaluran bansos agar lebih transparan dan tepat sasaran.
Baca Juga: Gegara Ini Ribuan Keluarga di Jombang Gagal Cairkan Bansos
Bupati Jombang Warsubi menyambut baik arahan tersebut.
Ia menegaskan komitmen Pemkab Jombang memperkuat peran operator data desa dan pilar-pilar sosial.
”Kami sangat mendukung penerapan DTSEN. Dengan pemetaan desil yang jelas, intervensi pemerintah daerah akan lebih terukur. Kami siap berkolaborasi untuk menghadirkan data yang faktual dari tingkat RT/RW hingga kabupaten, agar seluruh program bantuan sosial tepat sasaran, manfaat bagi masyarakat Jombang,” tegasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, sekitar 29 ribu peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Kabupaten Jombang dinonaktifkan pemerintah pusat.
Penonaktifan terjadi setelah pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial menunjukkan peserta berada di atas ambang kriteria penerima bantuan.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang Agung Hariadi mengatakan, ribuan peserta PBI tersebut dinonaktifkan menyusul masuk kategori desil di atas lima.
”Jumlahnya sekitar 29 ribu sekian. Itu karena desilnya berada di atas desil lima,” kata Agung saat dikonfirmasi Jumat (6/2). (ang/naz)
Editor : Ainul Hafidz