JombangBanget.id – Rencana pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat di kawasan eks terminal barang Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, terus dimatangkan.
Namun hingga saat ini, tahapan pengadaan lahan tambahan masih belum bisa dilaksanakan sepenuhnya karena proses penyusunan dokumen feasibility study (FS) dan Detail Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) belum selesai.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Jombang, Agung Hariadi, menjelaskan bahwa FS dan DPPT menjadi dokumen krusial dalam tahapan pengadaan lahan.
Kedua dokumen tersebut berfungsi sebagai dasar kajian teknis sekaligus administrasi sebelum penetapan lokasi (penlok) dapat dilakukan.
”Saat ini proses masih berkutat pada penyusunan FS dan DPPT. Target kami, minggu ini kedua dokumen tersebut bisa selesai,” ujarnya, Selasa (1/10/2025).
Menurut Agung, setelah FS dan DPPT rampung, pihaknya akan segera mengajukan penlok.
Berbeda dengan proyek berskala besar lainnya, penetapan lokasi untuk pengadaan lahan Sekolah Rakyat di Tunggorono tidak perlu menunggu persetujuan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
”Penlok cukup ditetapkan oleh Bupati Jombang. Jadi prosesnya relatif lebih cepat, asalkan dokumen FS dan DPPT sudah klir,” jelasnya.
Jika penlok telah ditetapkan, lanjut Agung, tahap berikutnya adalah appraisal atau penilaian harga tanah oleh tim independen.
Proses appraisal ini penting agar Pemkab Jombang dapat memberikan ganti rugi sesuai harga pasar yang wajar kepada pemilik lahan.
”Target kami, seluruh tahapan appraisal hingga pembayaran pengadaan lahan bisa selesai pada bulan November mendatang,” tambah Agung.
Baca Juga: Belajar Makin Canggih! Siswa Sekolah Rakyat di Jombang Segera Dapat Laptop Baru
Untuk pengadaan lahan ini, Pemkab Jombang sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp 8,1 miliar.
Dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perubahan (APBD-P) Kabupaten Jombang tahun 2025.
”Kami berharap semua proses berjalan lancar sehingga pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat di lokasi tersebut bisa segera diwujudkan,” ucapnya.
Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di area eks terminal barang Desa Tunggorono sendiri menjadi perhatian pemerintah daerah karena kegiatan Sekolah Rakyat di Jombang sementara masih menempati gedung SKB Mojoagung.
”Ini bukan hanya soal bangunan, tapi soal keberlanjutan layanan pendidikan bagi masyarakat. Karena itu, kami ingin memastikan proses pengadaan lahannya benar-benar sesuai prosedur,” tegas Agung.
Meski demikian, pemkab mengakui bahwa tantangan terbesar saat ini ada pada kecepatan penyelesaian FS dan DPPT.
Selama dokumen ini belum selesai, tahapan selanjutnya seperti penlok maupun appraisal belum bisa dijalankan.
”Kami optimistis bisa selesai tepat waktu, namun tetap berhati-hati agar semua sesuai aturan,” pungkasnya. (yan/naz)
Editor : Ainul Hafidz