JombangBanget.id - Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf menegaskan arah gerak NU tidak boleh bertolak belakang dengan pemerintah.
Dalam pembukaan Muktamar ke-35 NU di Tambakberas, Jombang, ia mendorong kolaborasi konkret agar agenda pembangunan negara memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf menegaskan, keberadaan NU sejak awal dihajatkan oleh para muassis sebagai ikhtiar mengokohkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Baca Juga: 100 CCTV Kawal Muktamar ke-35 NU di Tambakberas Jombang, Semua Terekam Digital
Dengan basis konstituensi yang mencapai lebih dari 57 persen dari total populasi muslim di Indonesia atau setara lebih dari 120 juta jiwa, NU memikul tanggung jawab yang sangat besar terhadap kelangsungan bangsa.
”Setelah pergulatan dan perenungan sekian lama, kami sampai pada satu keyakinan: apabila jamiyyah ini sungguh-sungguh ingin mendatangkan manfaat nyata bagi warganya, tidak ada jalan lain kecuali organisasi ini harus bekerja sama dengan pemerintah,” tegas Gus Yahya di hadapan Presiden Prabowo dan ribuan muktamirin.
Gus Yahya menjelaskan, ke depan NU tidak hanya bertindak sebagai penonton, melainkan menjadi penyangga utama (supporting system) sekaligus penghantar (deliverer) yang efektif bagi pelaksanaan program-program pemerintah.
”Kapasitas tata kelola dan kinerja organisasi NU di semua tingkatan, mulai dari wilayah, cabang, hingga cabang istimewa di luar negeri akan terus ditingkatkan agar manfaat program negara dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” bebernya.
Gus Yahya juga mengutip pandangan Hadratus Syeikh KH M. Hasyim Asy'ari dalam Muqaddimah Qanun Asasi mengenai prinsip ta'awun (saling tolong-menolong) sebagai landasan tatanan kemasyarakatan.
Dengan mengedepankan prinsip tersebut, hubungan antara jamiyyah dan pemerintah tidak lagi didasari oleh perebutan kekuasaan, melainkan kolaborasi konkret untuk kemuliaan bersama.
”Prinsip utama ke depan adalah bagaimana mengordinasikan berbagai ikhtiar jamiyyah dengan agenda pemerintah. Arah gerak NU tidak boleh dan tidak mungkin bertepuk sebelah tangan atau bertolak belakang dengan arah bangsa dan negara,” tegasnya. (ang/naz)
