
Jombangbanget.id -Kalangan DPRD Jombang juga menyoroti lemahnya pengelolahan aset milik pemkab yang selama ini tak menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD).
Bahkan, sejumlah aset seperti Pertokoan Simpang Tiga Mojongapit dan Pasar Citra Niaga (PCN) Jombang yang kini polemik belum juga terselesaikan.
”Kami sudah sering kali menyampaikan baik pada paripurna ataupun hearing bersama OPD terkait pengelolahan aset pemkab ini,” ujar Sekretaris Komisi A DPRD Jombang Kartiyono saat dikonfirmasi kemarin (21/7).
Dirinya menyebutkan, selama ini pemerintah kurang serius untuk mengeloa aset yang dimiliki. ”Pemkab terkesan seperti melakukan pembiaran pada aset-asetnya,” katanya.
Seharusnya, lanjut politikus PKB, OPD-OPD yang memiliki sejumlah aset yang berpotensi meningkatkan PAD mempunyai inovasi-ionovasi untuk mengoptimalkan aset tersebut.
”Seperti Taman Tirta Wisata hingga saat ini pemerintah tidak mempunyai inovasi untuk apa ke depannya,” imbuhnya.
Dirinya menyakini apabila terus dilakukan pembiaran, sampai kapan pun aset Taman Tirta Wisata itu akan mati.
”Kan bisa itu menggandeng pihak ketiga untuk mengelola menjadi tempat wisata yang menarik atau bagaimana, jangan karena sudah lama mati dibiarkan begitu saja,” bebernya.
Terkait pengelolahan pasar, seperti lantai dua PCN maupun lantai dua Pasar Perak yang ditinggalkan pembeli, pemkab juga masih belum bisa menyelesaikan permasalahan tersebut.
”Pusat oleh-oleh yang di Tembelang juga begitu sekarang juga tidak ada perubahan,” tegasnya.
Bahkan saat ini ada sejumlah aset yang masuk dalam ranah hukum seperti Pertokoan Simpang Tiga Mojongapit dan PCN juga tak kunjung tuntas.
”Kasus itu sampai sekarang belum selesai. Pastinya masyarakat juga bertanya-tanya kapan selesainya masalah tersebut,” bebernya.
Dirinya tetap mendorong permasalahan pada Pertokoan Simpang Tiga dan PCN bisa segera diselesaikan.
”Tentunya kami mendorong permasalahan tersebut bisa segera diselesaikan,” pungkas kartiyono.
Seperti diberitakan sebelumnya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jombang Nashrulloh tak menampik masih banyak aset daerah yang belum terkelola secara optimal.
”BPKAD melakukan penatausahaan aset saja. Untuk operasional ataupun penggunaan kewenangan masing-masing OPD,” tegasnya.
Secara kewenangan, BPKAD mengonsolidasikan laporan ketika masuk di KIB OPD sebagai neraca di dalam laporan keuangan. Begitu juga ketika aset tersebut bakal disewakan, menurut dia menjadi kewenangan OPD.
”Apakah disewakan dan sebagainya masuk di masing-maisng OPD sebagai pengguna barang,” kata Nashrulloh.(yan/naz/ang)



