Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pro dan Kontra Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA)

A
Penulis: Ainul Hafidz❯
Ilustrasi rubrik opini di JombangBanget.id
Ilustrasi rubrik opini di JombangBanget.id

Putri Rosita R *)


Advertisement

Keberadaan kebijakan baru yang dibuat mendadak, disampaikan bahwa ke depannya akan ada TAPERA atau Tabungan Perumahan Rakyat.

Desas desus berita ini mulai didengar dan ramai dibicarakan di beberapa platform media social.

Lalu 14 Mei 2024 program ini diterbitkan. Beberapa pro dan kontra saat program ini diresmikan mulai muncul dari beberapa kalangan.

Advertisement

Namun, sejauh ini kebanyakan pada kubu kontra, karena menimbang beberapa kebijakan yang kurang relevan yang semakin membuat khususnya para pekerja swasta memberikan komentar pedas.

Begitupun untuk beberapa buruh yang gaji setiap bulan sangat sedikit belum dengan potongan lain-lain selain TAPERA.

Tidak hanya untuk karyawan swasta, kebijakan ini akan serentak dilakukan pemotongan gaji untuk PNS, pekerja mandiri pemilik usaha atau pedagang.

Advertisement

Menurut beberapa sumber yang saya baca, TAPERA ini sudah diwacanakan pada masa kepemimpinan Wapres Boediono pada 2023.

Namun masih dalam proses penggalian lebih lanjut lagi.

Di 2024 kurang lebih 11 tahun program ini mulai dibicarakan dan akan segera dijalankan oleh Presiden Joko Widodo.

Saya sebagai mahasiswa aktif di salah satu Universitas Negeri ternama di kota Surabaya lebih memihak pada kubu kontra, mengapa?

Karena saya melihat para buruh, pegawai swasta dan pemilik usaha mandiri sebelum adanya kebijakan TAPERA sudah mulai mencari dan berusaha untuk memiliki tabungan untuk hunian di masa depan.

Tabungan ini juga menurut saya kurang efektif karena harus banyak lagi evaluasi dan pandangan ke depannya.

Kita tahu bahwa budaya Indonesia lebih mengedepankan hak-hak masyarakat yang memang harus di tinjau kembali apakah hak terdahulu sudah terlaksana atau diterima secara maksimal.

Perdebatan ini juga akan linier dengan beberapa temuan dana sebanyak milyaran rupiah belum cair kepada peserta TAPERA.

Tantangan dan Kritik untuk pengelolaan dana TAPERA yaitu adanya kekhawatiran mengenai transparansi dan efisiensi pengelolaan dananya.

Pemerintah perlu memastikan bahwa dana yang dikumpulkan digunakan dengan tepat dan tidak disalahgunakan.

Kemudian kepatuhan dan penegakan yang mewajibkan semua pekerja untuk berpartisipasi dalam TAPERA bisa jadi tantangan.

Terutama dalam memastikan sektor informal ikut serta dan mematuhi aturan. Kemudian terakhir pada segi kesadaran dan sosialisasi.

Yaitu banyak pekerja masih belum memahami sepenuhnya manfaat dan mekanisme TAPERA, sehingga diperlukan upaya lebih dalam sosialisasi program ini.

Dampak sosial budaya dan ekonomi pada kebijakan baru TAPERA berada di peningkatan kualitas hidup.

Yaitu enggan menyediakan akses perumahan yang lebih mudah, TAPERA diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mengurangi masalah perumahan di perkotaan.

Stimulus pembangunan perumahan yang didorong oleh TAPERA dapat memberikan dorongan bagi sektor konstruksi dan industri terkait.

Menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian.

Secara keseluruhan, TAPERA merupakan inisiatif yang baik dengan tujuan mulia, tetapi keberhasilan implementasinya akan sangat bergantung pada bagaimana program ini dikelola dan dipahami oleh masyarakat luas.

Lalu bagaimanakah mekanisme pelaksanaan dari TAPERA ini? Pertama, kepesertaan setiap pekerja, baik dari sektor formal maupun informal, diwajibkan menjadi peserta TAPERA.

Nantinya menciptakan basis kepesertaan yang luas dan beragam.

Kemudian masuk pada tahapan simpanan wajib, pekerja dan pemberi kerja diwajibkan untuk menyetor sejumlah uang setiap bulan ke dalam TAPERA.

Besarannya bervariasi tergantung gaji pekerja.

Tahapan terakhir, pengelolaan dana. Jadi dana yang terkumpul akan dikelola oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP TAPERA) untuk membiayai pembangunan dan pembelian rumah bagi peserta.

Namun seperti yang diungkap Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo, pemerintah akan mensosialisasikan kebijakan TAPERA kepada masyarakat di Kantor Staf Presiden.

Ia menjelaskan, TAPERA diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 21/2024 yang merupakan perubahan dari PP 25/2020. PP tersebut merupakan beleid lintas kementerian dan penanggung jawabnya adalah Kementerian PUPR, bukan Kemenkeu.

*) Mahasiswi Keperawatan Universitas Airlangga

Advertisement

Artikel Terkait

Muhasabah Cinta, Transformasi Budaya Kerja ASN MTsN 9 Jombang

Muhasabah Cinta, Transformasi Budaya Kerja ASN MTsN 9 Jombang

Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan melayani di lingkungan lembaga pendidikan keagamaan memerlukan fondasi karakter ASN yang tidak hanya unggul secara teknis.

Pahlawan dari Ruang Kelas: Menjelang Estafet Jihad Intelektual

Pahlawan dari Ruang Kelas: Menjelang Estafet Jihad Intelektual

SETIAP kali kalender menunjuk bulan November, memori kolektif bangsa ini secara refleks mengetuk kembali pintu sejarah.

Hari Pahlawan: Menumbuhkan Harmoni Sosial dan Karakter Religius di Madrasah

Hari Pahlawan: Menumbuhkan Harmoni Sosial dan Karakter Religius di Madrasah

SETIAP 10 November kita mengenang Surabaya 1945. Bung Tomo berteriak, arek-arek Surabaya bangkit, di dahului seruhan Resolusi Jihad KH. Hasyim Asy’ari Tebuireng Jombang, 22 oktober ( Hari Santri Nasional) serta dunia tah

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer