
CENDEKIAWAN dan mantan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudi Latif dalam akun Facebook-nya (11/11) menulis : “Jangan cuma Gibran. Semua pihak yang mendapat jabatan dan keuntungan politik dari kemenangan pasangan Prabowo-Gibran harus meletakkan jabatan.”
Kritikan tajam itu ditujukannya pada pihak-pihak yang dinilainya hanya menjadikan Wakil Presiden Gibran sebagai kambing hitam.
Dia menyebut sikap tersebut sebagai bentuk “kemunafikan etis”.
Dengan kata lain, dia memandang bahwa mandat para anggota Kabinet Merah Putih saat ini pada hakikatnya tidak sah secara konsitusional karena yang mengangkat adalah presiden yang tak konstitusional.
Kok gitu..? Lha apakah sah sesuai konstitusi bila peserta pemilihan presiden hanya mencalonkan presiden tanpa berpasangan dengan wakilnya.?
Saya sengaja mengutip pendapat pengagum Gus Dur dan Cak Nurcholis Majid itu untuk menunjukkan, betapa “debatable-nya” diskursus atau polemik tentang berhentinya wapres kemarin.
Kalau ada orang yang mengatakan: “kita ini kan negara hukum, maka ya harus mematuhi putusan hukum agar praktik kenegaraan kita konstitusional, jangan dipolitisir”.
Orang itu berarti ngopinya kurang kental dan jarang mengikuti kolom ini. Dia seolah mempertentangkan antara hukum dan politik.
Padahal semua produk hukum ketatanegaraan, mulai dari perda hingga undang undang dasar adalah hasil dari proses politik.
Sehingga para ahli hukum tata negara sering mengatakan bahwa hukum dan politik bagaikan dua sisi mata uang yang sama.



