Dalam wujud masa kini, negara yang berfokus pada perang adalah haknya dalam mempertahankan kedaulatannya.
Tetapi ketika negara memiliki cara lain dalam mempertahankan kedaulatannya maka itu adalah hak mereka.
Untuk saat ini keberadaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara masih relevan tetapi tidak spesifik membahas kecerdasan buatan.
Patriotisme bisa terjadi dalam hal yang tidak diduga sebelumnya.
Misalnya saja seorang selebgram asing yang menjelekkan Indonesia melalui media sosialnya maka netizen seluruh Indonesia akan menyerbu akunnya.
Ini sebetulnya sikap patriotisme yang sangat mudah dilakukan dengan cara cepat. Patriotisme digital menunjukkan sikap yang bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi.
Cara yang dilakukan yaitu pengenalan literasi kebenaran pada siswa sekolah dan bagaimana mereka bisa membedakan kebenaran secara faktual atau kebenaran yang sengaja dibuat dengan kecerdasan buatan.
Konsep bela negara beralih pada penyelesaian yang tidak terlihat dimana tanggung jawab pada gawai masing-masing. Bagaimana harusnya negara bertindak?
Negara harus membangun ekosistem digital terpadu dengan kebijakan yang adaptif. Patriotisme digital bukan sekadar reaksi spontan melainkan akan terus bermunculan.
Dalam perspektif hukum tata negara, perkembangan teknologi menuntut penafsiran yang dinamis terhadap konsep bela negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
