JombangBanget.id – Sebanyak 43 SPPG di Kabupaten Jombang di-suspend Badan Gizi Nasional (BGN) karena tercatat belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Temuan Satgas MBG Jombang menunjukkan sejumlah SPPG yang masuk daftar tersebut mengaku sudah memiliki sertifikat dan tetap beroperasi.
Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN Nomor 4041/D.TWS/09/2026 tertanggal 7 September 2026.
Baca Juga: Student Journalism: Keutamaan Sabar
Dalam surat ditegaskan, SPPG yang belum memiliki SLHS dikenai sanksi kategori sedang berupa pemberhentian seluruh hak operasional maksimal 20 hari kalender sejak surat diterbitkan.
BGN menilai, penghentian sementara perlu dilakukan untuk mengantisipasi risiko jika dapur tetap beroperasi tanpa memenuhi standar higienitas.
”Mempertimbangkan risiko yang dapat ditimbulkan terhadap kelanjutan operasionalisasi SPPG, maka ditetapkan pemberhentian operasional sementara,” bunyi surat tersebut.
Dari daftar yang dirilis, Kecamatan Jombang menjadi wilayah dengan jumlah SPPG terbanyak, yakni sembilan.
Disusul Mojoagung lima, Ploso tiga, serta sejumlah kecamatan lain dengan dua hingga satu SPPG.
BGN memberi kesempatan bagi SPPG yang terkena suspend untuk segera memenuhi persyaratan.
”Status pemberhentian bisa dicabut setelah ada bukti pengajuan SLHS yang sah dan diverifikasi. Namun, jika hingga batas waktu sanksi berakhir dokumen belum diserahkan, BGN menyiapkan eskalasi sanksi lebih berat,” tandas surat yang ditandatangani deputi Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN) Dr. Ketut Sumedana.
