JombangBanget.id – Pj Bupati Jombang Sugiat memberikan sinyal untuk mengikuti kontestasi Pilbup Jombang 2024.
Alasannya, karena waktu setahun terlalu singkat untuk memimpin dan membenahi Jombang.
Hal itu diungkapkan Sugiat, usai menghadiri kegiatan Jombang Eco Creative di RTH Kebonratu, Jumat (28/6) pagi.
Ia menyebut, kesempatan pulang kampung dan membangun Jombang itu tak akan disia-siakannya.
”Orang membangun kampung halaman itu tidak semua punya kesempatan. Kesempatan ini mau saya gunakan dengan baik,” ungkap Sugiat.
Menurutnya, waktu setahun yang diberikan untuk menjabat Pj Bupati Jombang belum cukup untuk membenahi Jombang.
”Jombang harus lebih baik, saya juga kembali ke kampung untuk ndandani Jombang, dan kayaknya tidak cukup dalam waktu setahun,” imbuhnya.
Pria yang juga menjabat Kabinda Sulbar ini menilai, kesempatan yang diberikan untuk menjabat Pj Bupati Jombang juga sebagai upaya untuk mengatasi segala permasalahan yang ada di Kabupaten Jombang.
”Apakah yang dulu lebih jelek? Saya tidak mau menilai, namun tantangan kemarin, dan hari ini kan beda,” papar dia.
Terlebih lagi, ia juga menyebut hingga kini sudah banyak parpol yang datang kepadanya meski tak secara resmi untuk melakukan pendekatan dan melamarnya.
“Saya tidak boleh mendekati parpol selama saya sebagai ASN. Tapi secara tidak langsung ada, banyak (parpol) yang mendekati saya,” papar putra daerah asal Desa Japanan Kecamatan Gudo, Jombang, ini.
Namun, hingga kemarin Sugiat belum berani tegas menyebut keinginannya untuk maju di Pilbup serta melepas statusnya sebagai ASN dan Pj Bupati.
“Status saya masih ASN, memang boleh maju tapi harus mundur sebagai ASN harus mundur sebagai Pj. Tentu harus pensiun dini, untuk ini tentu jawaban saya masih sama, tunggu tanggal mainnya!,” pungkasnya.
Sementara itu, mengacu SE Kemendagri Nomor 100.2.1.3/2314/SJ yang ditujukan untuk Gubernur/Pj Gubernur, Bupati/Pj Bupati dan Walikota/Pj Walikota menyebutkan beberapa poin penting.
Di antaranya, terhadap Pj Gubernur, Bupati/walikota yang akan mencalonkan diri pada kontestasi Pemilihan Kepala Daerah serentak agar administrasi pengunduran dirinya disampaikan Mendagri selambat-lambatnya 40 hari sebelum tanggal pendaftaran pasangan calon ke KPU. (riz/ang)
Editor : Ainul Hafidz