JombangBanget.id – Selain PKB yang sudah mengeluarkan rekom calon bupati untuk Pilbup Jombang.
Sebagian besar partai lain masih berproses dan masih menunggu instruksi DPP.
Bila PDIP masih menunggu jadwal fit and proper test masing-masing calon.
Partai Demokrat masih menunggu surat tugas sebagai modal awal untuk bisa mengantongi rekom.
Menurut Donny Anggun Sekretaris DPC PDIP Jombang, rekom calon bupati adalah kewenangan mutlak DPP.
Hanya memang biasanya, dalam mekanisme pemberian rekom itu ada fit and proper test bagi bakal calon yang sudah mendaftar.
Bahkan, hukumnya wajib untuk mengetahui kelayakan dan kepatutan masing-masing calon.
“Sampai sekarang kita belum ada kabar terkait rekom. Itu murni kewenangan DPP,’’ katanya singkat.
Ia menyampaikan, mekanisme pemberian rekom biasanya ada uji kelayakan bagi bakal calon yang sudah mendaftar.
”Tentu, biasanya ada fit and proper test. Dan kita sekarang masih menunggu jadwal dari DPP,’’ tegasnya.
Hal sama juga terlihat di Partai Demokrat yang sampai sekarang rekom juga belum turun.
Baca Juga: Demokrat Berpeluang Ubah Haluan, PDIP Tunggu Rekom DPP Turun untuk Pilbup Jombang
Semua data bakal calon sudah diserahkan ke DPP melalui DPD.
Ia menyebut, urusan rekom adalah wewenang DPP sepenuhnya. Selanjutnya, bakal calon diwajibkan mengurus surat tugas untuk modal awal mengantongi rekom.
”Jadi kalau di Demokrat, mekanismenya harus ada surat tugas,” beber Ketua DPC Demokrat Jombang M Syarif Hidayatulloh.
Berdasar informasi yang masuk kepadanya, lanjut Gus Sentot, sapaan akrabnya, ada tiga dari enam bakal calon yang sudah mengurus surat tugas.
Yakni pengacara Achmad Rifai, Warsubi dan Mundjidah Wahab.
Sedangkan tiga bakal calon lainnya, Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans), Sumrambah dan KH Salmanudin Yazid (Gus Salman) masih akan dihubungi.
”Jadi surat tugas itu wajib diurus sebagai cikal bakal bisa mengantongi rekom. Karena DPP tidak akan ujug-ujug menurunkan rekom,’’ paparnya.
Ia menjelaskan, ada tiga tujuan bakal calon mengurus surat tugas tersebut.
Selain sebagai bukti legalitas terdaftar sebagai bakal calon dari Partai Demokrat.
Surat tugas itulah yang akan dijadikan modal untuk turun sosialisasi kepada warga.
”Yang pertama, surat tugas ini untuk turun ke lapangan. DPP ingin mengetahui sejauh mana keseriusan, calon berlaga di Pilkada. Makanya, diberikan surat tugas. Kedua, surat tugas harus dikantongi karena kursi demokrat hanya 6. Karena kita butuh gerbong koalisi,’’ beber dia.
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Syuro DPC PKB Jombang Masud Zuremi, menyampaikan penentuan sosok bakal cawabup pendamping Warsubi memang belum final.
Secara resmi sosok pendamping yang sesuai memang belum disampaikan, karena harus ada pertimbangan dari berbagai pihak.
Termasuk partai-partai yang berkoalisi.
“Tapi Insya Allah sudah paham siapa yang akan menjadi cawabupnya,’’ ujarnya.
Ia menyebut, proses calon wakil bupati harus dimatangkan secara benar-benar.
Serta disepakati oleh semua partai koalisi.
”Termasuk harus mendapat restu para kiai,’’ pungkas Ketua DPRD Jombang ini. (ang/bin)
Editor : Ainul Hafidz