JombangBanget.id – Sekitar 60 warga Desa Wonomerto, Wonosalam, meminta Polres Jombang menangguhkan penahanan M, 58, tersangka dugaan penyerobotan tanah, Minggu (20/9).
Polisi membenarkan permintaan itu dan menyatakan penyelesaian melalui jalur perdata maupun restorative justice tetap terbuka sesuai proses hukum.
Juru bicara warga, Abdul Wahid, menegaskan kedatangan mereka bukan untuk menghalangi proses hukum.
Baca Juga: Mampir Beli Minum, Motor Karyawan Pabrik Dicuri di Jombang
”Tanah sengketa itu sama-sama mempunyai dokumen. Warga punya surat keputusan Agraria Jawa Timur, sementara pelapor punya SHM,” ujarnya.
Menurut Wahid, perbedaan dokumen seharusnya diuji lewat gugatan perdata.
”Harus diuji dulu siapa yang sah memiliki tanah tersebut. Karena sama-sama punya dokumen, kami akan ajukan gugatan perdata,” tegasnya.
Warga juga menyebut sebagian telah menggarap lahan selama puluhan tahun, bahkan ada yang mencapai 26 tahun.
Baca Juga: Periodisasi Kades Dipertegas, Raperda Desa di Jombang Dimatangkan
”Kalau warga tidak punya dasar, tentu tidak berani menggarap tanah itu selama puluhan tahun,” tandas Wahid.
M ditetapkan tersangka oleh Satreskrim Polres Jombang sejak 14 September 2026, setelah laporan pemilik lahan berinisial PSS ke Polda Jatim pada 2021 dilimpahkan ke Polres Jombang.
PSS mengklaim lahan sekitar 100 hektare dengan dasar 18 sertifikat dan empat Petok D.
Kasatreskrim Polres Jombang AKP Magribi Agung Saputra membenarkan adanya permintaan penangguhan penahanan.
”Kalau memang dari pihak terlapor menghendaki penangguhan, kita arahkan ke dugaan perdata. Kalau masuk, baru kita proses sesuai Perma nomor 1,” terangnya.
Magribi menambahkan, lahan yang disengketakan memang tercatat dalam SHM milik pelapor, sementara warga sudah menempati puluhan tahun dengan alasan warisan turun-temurun.
Baca Juga: Beras Sumo Kuning Ditarik, Kandungan Seng Melampaui Label
”Setelah penyelidikan, satu tersangka M sudah ditetapkan dan ditahan per 14 September lalu,” ujarnya.
Meski M sudah berstatus tersangka, polisi tetap membuka ruang penyelesaian lain.
”Kalau nanti dari pihak terlapor menghendaki ada upaya restorative justice, ya bisa kita laksanakan,” pungkas Magribi. (yan/riz/naz)
Editor : Ainul Hafidz