Sidak Sekolah Rakyat Jombang, DPRD Soroti Seleksi Siswa

Azmy endiyana Zuhri • Dipublikasikan Kamis, 15 Oktober 2026 | 08:50 WIB
Komisi D DPRD Jombang Mochamad inspeksi mendadak (sidak) di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Jombang, Rabu (14/10). (Azmy Endiyana/Radar Jombang)
Komisi D DPRD Jombang Mochamad inspeksi mendadak (sidak) di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Jombang, Rabu (14/10). (Azmy Endiyana/Radar Jombang)

JombangBanget.id – Komisi D DPRD Jombang menyoroti transparansi seleksi dan sosialisasi penerimaan siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Jombang saat melakukan inspeksi mendadak, Rabu (14/10).

Meski kuota 270 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA tahun pelajaran 2026/2027 telah terpenuhi, DPRD meminta akses pendidikan tetap menjangkau anak dari keluarga kurang mampu dan anak terlantar.

Peringatan itu disampaikan Ketua Komisi D DPRD Jombang Mochamad Agung Natsir saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Jombang, Rabu (14/10).

Baca Juga: Student Journalism: Teladan Sabar

”Kami berharap sistem penerimaan siswa ke depan bisa lebih terbuka dan transparan. Sosialisasinya juga harus menjangkau masyarakat luas, khususnya anak-anak dari keluarga kurang mampu, maupun anak-anak terlantar agar bisa mendapatkan kesempatan bersekolah di Sekolah Rakyat,” tegas Agung.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Jombang Agung Hariadi menyebut Jombang termasuk daerah yang berhasil memenuhi seluruh kuota siswa sesuai alokasi Kementerian Sosial (Kemensos).

Masing-masing jenjang SD, SMP, dan SMA mendapat kuota 90 siswa, sehingga totalnya mencapai 270 siswa.

”Jombang termasuk kabupaten yang mampu memenuhi kuota siswa sesuai yang diminta dan diberikan Kemensos. Untuk jenjang SD, SMP, maupun SMA, kuotanya terpenuhi,” ujarnya.

Baca Juga: Student Journalism: Mental Baja

Dalam pelaksanaannya, Dinsos Jombang tergabung dalam tim transisi yang menjembatani koordinasi antara Kemensos dan pemerintah daerah.

Tim ini bertugas menyiapkan penjangkauan calon siswa, proses kepindahan, masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS), hingga mendukung persiapan kegiatan belajar mengajar.

”Tim transisi ini merupakan amanah dari Kemensos untuk membangun hubungan dan koordinasi antara kementerian dengan pemerintah daerah yang memiliki Sekolah Rakyat,” jelasnya.

Terkait kendala pelaksanaan program, Agung Hariadi menyebut persoalan yang ditemui sejauh ini lebih banyak menyangkut aspek operasional dan kegiatan belajar mengajar, yang menjadi ranah pengelola sekolah.

Terpisah, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Jombang Andik Minarto menjelaskan, pengelolaan pendidikan ditopang dua sistem utama, yakni pembelajaran dan keasramaan.

Keduanya didukung struktur organisasi pada masing-masing jenjang, sehingga pembinaan siswa tidak hanya berlangsung di kelas, tetapi juga selama tinggal di asrama.

Baca Juga: Student Journalism: Hargai Selagi Masih Ada

Dari sisi sumber daya manusia (SDM), Andik memastikan kebutuhan tenaga pendidik dan pendukung telah terpenuhi. Rasio guru, wali asuh, hingga wali asrama dinilai sudah memadai.

”Untuk tenaga pendidik, guru, wali asuh, maupun wali asrama, saat ini rasio sudah ideal dan memadai. Jadi, tidak ada penambahan kuota tenaga pendidik lagi karena kebutuhan sudah tercukupi,” pungkasnya. (yan/naz)

Editor : Ainul Hafidz
siswa Jombang seleksi Sekolah Rakyat DPRD