JombangBanget.id – Tenggat penyelesaian proyek Sekolah Rakyat (SR) Terintegrasi 1 Jombang dipangkas lebih awal dari jadwal semula, imbas kemungkinan kunjungan Presiden Prabowo Subianto.
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pun kembali turun melakukan monitoring dan evaluasi (monev) fisik ke lokasi proyek di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Senin (24/8).
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Jombang Agung Hariadi mengatakan, pihaknya akan mendampingi Kementerian PU dalam monev tersebut.
Baca Juga: Pendapatan Turun, Belanja Hibah Jombang Malah Naik
Pengecekan dilakukan lantaran waktu penyelesaian proyek kian mepet.
”Jadi dengan Kementerian PU rencana Senin besok (hari ini) kami mendampingi monev fisik lagi ke sana. Karena sudah mendekati 27 Agustus,” katanya.
Semula, masa pengerjaan proyek diperpanjang hingga 31 Agustus.
Namun Kementerian PU memangkas batas waktu itu menjadi 27 Agustus, empat hari lebih cepat, untuk memastikan seluruh pekerjaan fisik rampung.
Baca Juga: Beasiswa Pemkab Jombang, 30 Mahasiswa Bisa Kuliah di Unipdu
”Karena memang diperpanjang sampai 31 Agustus, tetapi Kementerian PU memberikan deadline 27 itu sudah harus selesai,” imbuhnya.
Pemangkasan tenggat itu bukan tanpa alasan. Agung mengungkapkan, percepatan ini berkaitan dengan kemungkinan Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung Sekolah Rakyat Jombang sebelum menghadiri pembukaan Muktamar NU di Tambakberas.
”Karena ada kemungkinan Pak Presiden Prabowo ke Sekolah Rakyat sebelum membuka Muktamar NU di Tambakberas. Karena itu, dari Kementerian PU memberikan deadline 27 Agustus itu tadi,” jelasnya.
Di sisi sarana dan prasarana, Agung menyebut seluruh kebutuhan yang didropping sudah berada di lokasi. Penataannya tinggal menunggu penyelesaian gedung atau ruangan yang akan digunakan.
”Keterangan terakhir kemarin sebenarnya sudah di lokasi semua. Tinggal menunggu gedung atau ruangan sudah selesai, baru ditata,” katanya.
Diberitakan sebelumnya, kegiatan belajar mengajar (KBM) di SR Terintegrasi 1 Jombang sudah dimulai bersamaan dengan masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS), Kamis (30/7).
Baca Juga: RALB KPRI Sejahtera Jombang Digeser ke September, Berikut Alasannya
Namun karena pembangunan belum rampung, area pembelajaran dilokalisir demi keselamatan siswa. Titik yang masih dikerjakan dipasangi pembatas agar tidak diakses.
Kontraktor sebelumnya mendapat perpanjangan waktu hingga 8 Agustus, namun gagal menuntaskan pekerjaan. Pemerintah kembali memberi perpanjangan hingga 31 Agustus. Selama proses, KBM siswa dipusatkan di gedung SD.
Di tengah penyelesaian proyek, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit kinerja, Kamis (20/8).
Kepala Dinas Sosial Jombang, Agung Hariadi, menyebut pihaknya mendampingi kegiatan audit sekaligus memonitor kondisi pembangunan.
Baca Juga: Pawai 1.804 Anak di Ploso Jombang, Tanamkan Nasionalisme Sejak Dini
”Kemarin kami ke sana mendampingi saja, karena ada audit kinerja dari BPK,” ujarnya, Jumat (21/8).
Sejumlah pekerjaan fisik masih berlangsung saat audit, di antaranya pembangunan dua rusun guru, paving keliling, finishing gedung SMP dan SMA, serta pembongkaran direksi keet.
Proyek ini dikerjakan PT Waskita Karya dengan nilai kontrak Rp 1,165 triliun untuk lima daerah: Gresik, Surabaya, Jombang, Sampang, dan Tuban. (fid/naz)
Editor : Ainul Hafidz