JombangBanget.id – Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) maupun kartu Kartu Indonesia Sehat (KIS) tidak dapat digunakan sebagai syarat mendaftar jalur afirmasi pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA/SMK tahun ini.
Pendaftaran jalur afirmasi masuk dalam tahap kedua dan dijadwalkan berlangsung pada 17-18 Juni 2026.
’’Untuk jalur afirmasi, masyarakat harus memahami, SKTM maupun KIS tidak otomatis bisa digunakan sebagai syarat utama. Yang digunakan tetap data resmi pemerintah yang sudah terintegrasi dalam sistem,’’ kata Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Jombang, Eko Redjo Sunariyanto.
Saat ini SPMB SMA dan SMK masuk dalam tahap pembetulan nilai rapor yang dilakukan kepala SMP jika terdapat kekeliruan. Tahapan ini dilaksanakan pada 21-26 Mei.
Baca Juga: Bus Pariwisata Hantam Truk Box di Tol Jombang-Mojokerto, Sopir Truk Meninggal di Lokasi
Siswa yang akan mendaftar pada jalur afirmasi harus dibuktikan dengan kartu program Indonesia pintar (PIP) yang diterbitkan kementerian dan terdata dalam data pokok pendidik (Dapodik).
Kemudian kartu peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Bantuan sosial tunai (BST). Serta terdata dalam data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN).
’’Jalur afirmasi terdiri dari beberapa kategori,’’ ucapnya. Pertama, afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu. Kedua, afirmasi nilai akademik keluarga ekonomi tidak mampu. Ketiga, afirmasi anak buruh keluarga tidak mampu. Serta keempat, afirmasi penyandang disabilitas.
Dalam juknis SPMB Jawa Timur 2026/2027, calon murid baru dari keluarga ekonomi tidak mampu yang memiliki nilai akademik minimal 85, akan diprioritaskan masuk pada jalur afirmasi nilai akademik keluarga ekonomi tidak mampu dengan kuota sebesar 7 persen.
Nilai 85 tersebut merupakan gabungan nilai rata-rata rapor 60 persen dan nilai Tes Kemampuan Akademik (TKA) 40 persen.
Apabila jumlah pendaftar melebihi kuota, maka pemeringkatan dilakukan berdasarkan jarak domisili terdekat ke sekolah tujuan, usia calon murid yang lebih tua, dan waktu pendaftaran.
’’Kalau tidak masuk kuota 7 persen afirmasi nilai akademik, maka sistem otomatis akan mengalihkan ke jalur afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu dengan kuota 13 persen,’’ jelasnya.
Mekanisme pemeringkatan juga berlaku pada jalur afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu, afirmasi anak buruh, dan afirmasi disabilitas apabila jumlah pendaftar melebihi daya tampung sekolah.
Baca Juga: Anggaran Dinas PUPR Jombang Dikepras Jadi Segini, Program Jalan dan Infrastruktur Bakal Terdampak
Selain itu, untuk calon murid penyandang disabilitas diwajibkan melampirkan surat keterangan dari dokter spesialis atau lembaga psikologi terakreditasi, maupun kartu penyandang disabilitas dari kementerian terkait.
Tak hanya itu, sekolah tujuan juga wajib melakukan asesmen terhadap calon murid disabilitas sebelum dinyatakan diterima.
’’Sekolah akan melakukan asesmen melalui tim khusus atau bekerja sama dengan pihak lain untuk memastikan layanan pendidikan yang sesuai bagi siswa disabilitas,’’ tegasnya. (wen/jif)
Editor : Ainul Hafidz