JombangBanget.id – Proyek pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, yang digarap PT Waskita Karya, menuai sorotan.
Alih-alih transparan, proyek bernilai miliaran rupiah ini justru terkesan tertutup dan minim informasi.
Pantauan Jawa Pos Radar Jombang, Selasa (13/1) sekitar pukul 12.30, awak media tidak diperkenankan masuk ke area proyek maupun mengambil gambar.
Upaya meminta konfirmasi langsung dari pihak pelaksana pun berakhir buntu.
”Maaf mas, tidak bisa ambil foto atau masuk ke dalam,” ujar salah satu petugas keamanan yang berjaga di pintu masuk proyek.
Tak hanya akses peliputan yang dibatasi, papan proyek juga tidak mencantumkan informasi anggaran secara detail.
Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar terkait keterbukaan informasi publik, terlebih proyek tersebut menggunakan dana pemerintah.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang, Agung Hariadi, menegaskan pembangunan gedung Sekolah Rakyat sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
”Pemkab Jombang tidak punya kewenangan apa pun. Bahkan nilai anggaran pastinya kami juga tidak mengetahui,” terang Agung.
Ia menambahkan, hingga kini tidak ada laporan resmi terkait detail pelaksanaan proyek, termasuk batas waktu penyelesaian, yang disampaikan kepada pemerintah daerah.
”Pengerjaannya sampai kapan berakhir, pemkab juga tidak mendapat laporan. Yang jelas, informasinya proyek tersebut selesai tahun ini,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang mulai menunjukkan aktivitas di lapangan.
Sejumlah alat berat terlihat beroperasi di dalam lokasi proyek. Berbagai material konstruksi juga mulai berdatangan, menandai dimulainya tahapan awal pembangunan.
Informasi yang dihimpun, pekerjaan pembangunan Sekolah Rakyat ini merupakan proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya.
Nilai kontrak tercantum sebesar Rp 1,165 triliun untuk pembangunan Sekolah Rakyat di lima daerah, yakni Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kabupaten Jombang, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Tuban.
Dengan skema tersebut, besaran anggaran khusus untuk pembangunan di Jombang tidak tercantum secara rinci.
Kepala Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi Dinas PUPR Kabupaten Jombang, Edy Yulianto, membenarkan pekerjaan fisik proyek telah dimulai.
”Pembangunan Sekolah Rakyat sudah dimulai. Untuk pekerjaan langsung ditangani oleh Kementerian PUPR. Pemkab hanya sebagai tim teknis, di antaranya dari Dinas PUPR dan Dinas Sosial,” ujar Edy, Kamis (8/1).
Menurut Edy, karena proyek tersebut sepenuhnya berada di bawah kewenangan kementerian, Pemerintah Kabupaten Jombang tidak dilibatkan dalam pengelolaan anggaran maupun penentuan jadwal secara detail.
Hal itu membuat informasi terkait nilai proyek khusus di Jombang hingga target penyelesaian tidak diketahui secara pasti oleh pemkab.
”Karena langsung dari kementerian, kami tidak mengetahui pasti kapan target selesai dan berapa besar anggarannya,” jelasnya. (yan/naz)
Editor : Ainul Hafidz