JombangBanget.id – Delapan korban bullying terjadi di kabupaten Jombang akibat kasus kekerasan seksual yang dialami korban.
Para korban berasal dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi.
Direktur WCC (Women's Crisis Center) Jombang, Ana Abdillah, menjelaskan praktik bullying umumnya terungkap saat proses konseling, meski bukan selalu menjadi laporan awal.
Stigma dan pelabelan negatif setelah terjadi kasus kekerasan seksual masih menjadi pola kerentanan yang dominan di lapangan.
Menurut Ana, bentuk bullying yang dialami korban beragam, mulai dari olok-olok dan pelecehan verbal, penyebaran rumor, pemberian label buruk, hingga perlakuan diskriminatif dari lingkungan sekitar.
”Ada kasus di mana korban menjadi bahan ejekan karena dianggap membawa aib. Kondisi ini membuat korban menarik diri, mengalami tekanan psikologis, dan kehilangan kepercayaan diri secara signifikan,” jelasnya.
WCC juga menemukan bentuk bullying yang paling sering terjadi di sekolah adalah perlakuan merendahkan, obrolan negatif di belakang korban, tindakan mempermalukan korban secara terbuka, serta stigma yang menyalahkan korban atas kekerasan yang dialaminya.
”Pola bullying tersebut tidak lepas dari rendahnya pemahaman masyarakat tentang kekerasan seksual dan kuatnya budaya victim blaming,” jelas Ana.
Dampak bullying dapat sangat serius. Bahkan Sekolah bisa menjadi tempat yang menakutkan dan tidak nyaman.
Bullying dapat merusak mental anak dan membuat mereka kehilangan kepercayaan terhadap siapapun.
Terkait keberadaan Satgas PPKS di sekolah, Ana menilai satgas sebenarnya sudah berjalan cukup efektif.
Baca Juga: Student Journalism: Jauhi Bullying!
Sosialisasi juga kerap dilakukan bersama guru. Namun, masih banyak murid yang takut melapor ketika mengalami bullying.
”Karena itu, WCC selalu menekankan kepada siswa agar tidak ragu melapor kepada guru BK, wali kelas, atau guru lain yang dipercaya,” tegasnya.
Selain pendampingan kasus, WCC Jombang secara rutin menggelar sosialisasi terkait Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) dan pencegahan bullying di sekolah.
Materi tidak hanya diberikan kepada murid, tetapi juga guru sebagai langkah memperkuat penanganan dan pencegahan.
Ana menambahkan bahwa pencegahan bullying di sekolah saat ini diperkuat melalui pembentukan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023.
”Satgas tersebut menjadi garda terdepan dalam upaya pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan, disertai dengan sosialisasi yang terus dilakukan,” pungkasnya. (wen/naz)
Editor : Ainul Hafidz