JombangBanget.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jombang menuai sorotan akibat sering dikeluhkan sekolah dan siswa.
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah dapat diputus kontrak kapanpun oleh pihak sekolah.
’’Memang bisa diputus, tapi saya tidak kepikiran ke arah sana. Harapan saya cuma satu, agar MBG berjalan baik dan lancar. SPPG juga sudah berjanji melakukan evaluasi, alhamdulillah kalau memang mau berbenah,’’ kata Kepala SMPN 1 Jombang, Rudy Priyo Utomo.
Kemarin, pengiriman makanan berjalan sesuai janji, yakni tiba pukul 11.30 WIB.
Kontrak bersama SPPG dapat diputus jika ada pelanggaran berulang. Dia berharap hal itu tidak sampai terjadi.
’’Ada tiga SPPG yang melamar ke SMPN 1 Jombang,’’ ucapnya.
SPPG Kepatihan dipilih karena jaraknya dekat dengan sekolah. Harapannya, makanan yang dikirim fresh dan tidak terlambat karena pelamar yang paling dekat.
’’Yang dua lupa dari mana, salah satunya dari Peterongan, kan jauh dari sekolah. Saya sengaja pilih penyedia dari dekat, yakni di Kepatihan, supaya tidak terlambat. Tapi justru minggu pertama malah telat setiap hari. Semoga ke depan tidak terulang lagi,’’ ungkapnya.
Usai Dewan Pendidikan meninjau pelaksanaan MBG di SMPN 1 Jombang, ia diminta untuk lebih pro aktif koordinasi dengan SPPG.
’’Saya sudah membuat surat untuk meminta ganti kekurangan, sudah diterima dan disanggupi, nanti kapan dikirim akan disampaikan ke kami,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Jombang, Cholil Hasyim, menegaskan, pihaknya tidak terlibat langsung dalam proses awal hingga pengiriman makanan.
Namun, sesuai tupoksi, Dewan Pendidikan tetap melakukan fungsi pengawasan dan mediasi.
’’Kami hanya mendapatkan laporan dari pihak sekolah. Tugas kami hanya sebatas mengimbau agar jangan sampai terulang kembali, dan pihak penyedia (SPPG) sudah menyanggupi untuk memperbaiki,’’ ungkapnya.
Fokus utama Dewan Pendidikan, memastikan siswa sebagai penerima manfaat tidak dirugikan.
Jika perbaikan tidak kunjung dilakukan, pihaknya akan menyampaikan rekomendasi kepada Bupati Jombang.
’’Meskipun program ini dari pusat, bupati harus tahu karena yang menerima manfaat siswa di Jombang,’’ tegasnya.
Cholil juga menyoroti fleksibilitas penyedia layanan. Ia bahkan sempat menyinggung adanya wacana pemutusan kontrak jika pihak SPPG tidak mau berbenah.
’’Kalau SPPG kaku dan tidak mau memperbaiki, ya putus kontrak saja. Kata-kata itu sempat keluar, tapi semua kembali ke sekolah, apakah sudah legowo dan menilai layak atau tidak,’’ ucapnya. (wen/jif)
Editor : Ainul Hafidz