JombangBanget.id – Dewan Pendidikan Kabupaten Jombang menyoroti kekurangan guru di sejumlah sekolah.
Pihaknya menyebut, problem kekurangan guru bakal berpengaruh pada kualitas pendidikan.
”Banyak masukan terkait kekurangan guru, akan kami bahas bersama tim, dan akan kami sampaikan ke Bupati terkait hal ini,” kata Cholil Hasyim, ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Jombang.
Menurutnya, kekurangan guru merupakan masalah yang serius. Sebab akan berpengaruh pada mutu pendidikan di Kabupaten Jombang.
Sehingga perlu dicarikan solusi bersama untuk mengatasi kekurangan guru, dengan mempertimbangkan aturan yang kini berlaku.
Salah satu upaya yang bisa dilakukan, misalnya meningkatkan kompetensi guru, mengadakan pelatihan-pelatihan kepada guru, yang bisa diikuti guru lintas mapel atau lintas kelas.
Sebab tak jarang, kekurangan guru di satu sekolah menyebabkan sekolah tersebut diisi oleh guru yang bukan keahliannya.
”Mungkin saking kurangnya, sampai TU yang mengisi kelas, kalau TU tidak memiliki kemampuan dasar kan kasihan siswanya,” jelasnya.
Sehingga penting bagi guru mengembangkan kompetensinya di luar tupoksinya.
Pihaknya berjanji bakal menyampaikan keluhan terkait pendidikan di lapangan kepada eksekutif.
”Agar kebijakan kedepan segera ditentukan untuk mengatasi masalah pendidikan di Kabupaten Jombang,” pungkasnya.
Baca Juga: Kekurangan Guru Bikin Sekolah di Jombang Gabungin Kelas, Begini Kondisinya
Banyaknya guru yang purna tugas dikeluhkan sejumlah sekolah.
Salah satunya SDN Mojongapit 3 Kecamatan Jombang. Saat ini guru kelas di SDN Mojongapit 3 hanya dua orang.
Yang mengajar di kelas 5 dan kelas 6. Itu setelah ada guru yang pensiun, resign, hingga diangkat menjadi kepala sekolah.
Ironisnya, satu dari dua guru aktif juga sering izin karena harus menjalani pengobatan cuci darah di rumah sakit.
Saat ini siswa kelas 1 dan 2 diajar guru PAI, siswa kelas 3 dan 4 diajar pembimbing mulok keagamaan, sedangkan siswa kelas 5 diajar guru PJOK jika guru kelas yang aktif izin sakit.
Sementara itu Wor Windari, Plh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang membenarkan jika di lapangan masih banyak laporan kekurangan guru.
Hanya saja, untuk mengatasinya, sementara Dinas P dan K masih terkendala aturan yang ada.
”Karena kan memang banyak yang pensiun, untuk mengangkat honorer juga tidak bisa. Aturan tidak memperbolehkan mengangkat honorer baru. Karena ada larangan kan nanti untuk gaji tidak bisa tercover oleh APBD,” jelas Wor Windari.
Soal kekurangan yang terjadi, ia meminta kepala sekolah memaksimalkan tenaga yang ada untuk mengajar.
Sebab saat ini Pemkab Jombang fokus menghabiskan tenaga honorer yang masih tersisa.
”Kan kemarin juga masih ada yang belum terakomodir di PPPK,” jelasnya.
Soal penataan atau mutasi PPPK maupun PNS, Wor menegaskan belum ada rencana ke arah sana.
”Masih belum ada rencana melakukan penataan, mutasi guru juga tidak bisa serta merta, harus ada pertimbangan teknisnya,” pungkasnya. (wen/ang)
Editor : Ainul Hafidz