JombangBanget.id – Masyarakat harus ikut mengawasi program revitalisasi SMP yang kini sudah berjalan dan seluruhnya dikerjakan swakelola.
Ini agar kualitas proyek bagus sehingga keamanan dan kenyamanan siswa yang menempati terjamin.
’’Saya berharap semua masyarakat ikut mengawasi agar tidak terjadi penyimpangan, sehingga kualitas proyek benar-benar sesuai yang diharapkan. Karena bangunan nanti ditempati siswa, jadi terkait nyawa manusia,’’ kata Wakil Ketua DPRD Jombang, Syarif Hidayatullah.
Pemerintah kabupaten juga dia harapakan ikut mengawasi.
’’Meskipun anggarannya dari pusat, karena penerimanya kabupaten, ya harus ikut mengawasi,’’ ucap pria yang akrab disapa Gus Sentot ini.
Pemerintah Kabupaten Jombang tetap memiliki kewajiban untuk mengawal dan mengawasi pelaksanaan program tersebut.
Ia juga meminta Inspektorat Kabupaten Jombang terlibat aktif dalam proses pengawasan.
Hal ini penting mengingat pengalaman di beberapa proyek pusat sebelumnya, daerah kerap kurang memperhatikan, sehingga hasilnya tidak optimal.
’’Ada yang hasilnya kurang sesuai spesifikasi, bahkan ada bangunan yang tidak bisa digunakan dengan baik,’’ ungkapnya.
Terkait keterlibatan masyarakat termasuk wali murid dalam tim pelaksana, Gus Sentot menilai langkah itu perlu diiringi dengan penunjukan orang yang memiliki kompetensi di bidang konstruksi.
’’Minimal paham dan berpengalaman di bidang bangunan. Jangan asal menunjuk komite sekolah,’’ tegasnya.
Baca Juga: Perpadi Jombang Dorong Pemerintah Revitalisasi KUD Mati Suri: Banyak Gudang Sekarang Nganggur
Setelah mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat, diharapkan tidak ada lagi pungutan-pungutan uang kepada siswa.
’’Sudah dibantu anggaran dari pemerintah pusat, jangan sampai ada pungutan-pungutan ulang,’’ harapnya.
Keterlibatan media dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam pengawasan juga dibutuhkan untuk memastikan program berjalan sesuai aturan.
’’Saya minta teman-teman media dan LSM ikut mengawal agar program ini tepat sasaran, sesuai spesifikasi, dan bermanfaat bagi keberlanjutan pendidikan di Jombang,’’ urainya.
Sementara itu Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jombang, Indah Rochani, mengatakan, dalam kegiatan revitalisasi ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jombang hanya bertugas melakukan monitoring kepada sekolah-sekolah yang dapat anggaran revitalisasi.
’’Dinas hanya melakukan monitoring dan mengawal kegiatan. Semua yang tanda tangan langsung dari kementerian,’’ kata Indah.
Bahkan urusan pendanaan juga dilakukan langsung dari kementerian ke sekolah.
Ada 22 sekolah yang mendapatkan anggaran program revitalisasi. Seluruhnya dikerjakan secara swakelola.
Rincian 14 SD, SDN Puton, SDN Karangan 2, SDN Wonomerto 1, SDN Darurejo 1, SDN Mojotrisno dan SDN Keplaksari.
SDN Kedungdowo, SDN Bugasurkedaleman 2, SDN Badang 2, SDN Bareng 5 dan SDN Watudakon.
Serta SDN Wuluh 1, SDN Jogoloyo, dan SDN Jombang 2.
Sementara delapan SMP yang menerima, SMPN 3 Jombang, SMPN 2 Jogoroto, SMPN 2 Wonosalam dan SMPN 2 Bareng.
Serta SMPN 1 Mojowarno, SMPN 3 Mojoagung, SMPN 2 Megaluh dan SMPN Ngusikan.
Untuk SMP nilai totalnya Rp 12 miliar. SD juga belasan miliar.
’’Nilai setiap sekolah berbeda-beda, tergantung kerusakan dan kebutuhannya,’’ ucap Indah. (wen/jif)
Editor : Ainul Hafidz