JombangBanget.id – Bupati Jombang Warsubi totalitas mengawal program Sekolah Rakyat. Saat ini persiapan sudah mencapai sekitar 95 persen.
Fasilitas gedung sudah hampir tuntas dibangun. Tahap awal hanya membuka empat rombongan belajar (rombel) dengan total 100 siswa.
Sesuai rencana, kegiatan proses belajar mengajar dimulai secara serentak pada pertengahan Juli mendatang.
”Insya Allah kita kawal penuh. Kalau soal persiapan secara keseluruhan 95 persen sudah selesai,” ujar dia kepada Jawa Pos Radar Jombang, Senin (30/6).
Saat ini rekrutmen siswa Sekolah Rakyat telah rampung. Pihaknya telah menetapkan SK Bupati Jombang Nomor 100.3.3.2/230/415.10.1.3/2025.
Pada tahap awal nanti, Sekolah Rakyat di Jombang hanya menerima sebanyak 100 siswa.
Mereka dibagi dalam empat rombel, yakni 2 rombel jenjang SMP dan 2 rombel jenjang SMA.
Sedangkan, untuk jenjang SD belum dibuka. ”Ya, SMP dan SMA dulu,’’ tambahnya.
Disinggung terkait pemenuhan tenaga guru dan tenaga kependidikan lainnya, Warsubi menyebut pihaknya sudah mengusulkan sedikitnya 191 nama sesuai kebutuhan kepada pemerintah pusat.
Meliputi 100 orang tenaga kependidikan dan 91 tenaga pendidik atau guru.
Rekrutmen tenaga guru dijalankan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jombang.
Baca Juga: Gedung Sekolah Rakyat di Jombang Bakal Dibangun Tahun Depan, Segini Alokasi Anggarannya
Sementara rekrutmen tenaga kependidikan lainnya, seperti tenaga administrasi, mulai dari operator, bendahara hingga TU, dan wali asuh, wali asrama, tenaga keamanan hingga tenaga kebersihan dan juru masak dihandle Dinas Sosial Kabupaten Jombang.
Pihaknya juga meminta dua OPD tersebut agar terus berkoordinasi dengan Kemensos. ”Kemensoss sudah menyiapkan guru-gurunya,” tambahnya.
Adapun kegiatan belajar mengajar sementara akan menempati kompleks SKB Mojoagung.
Pemerintah sudah merenovasi bangunan dan melengkapi fasilitas untuk kegiatan Sekolah Rakyat, mulai dari asrama putra, asrama putri, ruang kelas, ruang guru, ruang rapat hingga toilet.
Saat ini pembangunan sudah hampir tuntas dan secepatnya bisa ditempati. Berbeda dengan sekolah pada umumnya, Sekolah Rakyat menerapkan boarding school.
”Jadi siswa sudah disiapkan asrama, dan semuanya gratis,” tegasnya.
Sesuai rencana, kegiatan pembelajaran siswa Sekolah Rakyat akan akan dimulai pada pertengahan Juli mendatang.
”Ya, nanti akan dibuka bersamaan dengan sekolah umum 14 Juli,” pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memantau progres pembangunan Sekolah Rakyat di kompleks Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Mojoagung, Jumat (27/6).
Khofifah memastikan, Kabupaten Jombang masuk prioritas utama yang akan dimulai 14 Juli bersama 19 kabupaten/kota di Jawa Timur.
Gubernur Khofifah tiba di SKB Mojoagung sekitar pukul 13.20.
Turut mendampingi Kepala Dinas Sosial Jatim Restu Novi Widiani, Wakil Bupati Jombang Salmanudin Yazid, dan jajaran kepala OPD terkait.
Dalam kesempatan itu, Khofifah memantau satu per satu fasilitas Sekolah Rakyat di SKB Mojoagung, mulai ruang kelas, asrama putra dan putri, dapur, toilet hingga ruang rapat.
”Insya Allah 14 Juli akan ada peluncuran secara nasional. Dari Jatim ada 19 lokasi, salah satunya di Jombang yang akan dimulai,’’ ujar dia di sela-sela sidak.
Ia menyampaikan, untuk Kabupaten Jombang hanya akan memulai 4 rombel (2 SMP dan 2 SMA). Sedangkan, untuk jenjang SD belum dibuka.
”Jadi untuk di Jombang nanti masing-masing ada 25 siswa per rombel,’’ papar dia.
Ia mengatakan, soal kesiapan siswa Jombang sudah klir. Beberapa waktu lalu, Pemkab Jombang telah menetapkan siswa Sekolah Rakyat.
”Ada pertemuan calon siswa dan calon orang tua siswa di Jombang. Itu dilakukan untuk bisa mengetahui sistem pendidikan di Sekolah Rakyat yang berbasis boarding school,’’ jelas dia.
SKB Mojoagung nanti hanya akan menjadi Sekolah Rakyat sementara hingga gedung Sekolah Rakyat permanen selesai dibangun.
”Jadi ada 5,2 hektare (lahan) disiapkan sebagai bangunan permanen untuk Sekolah Rakyat di Jombang. Sekarang semua masih fokus proses renovasi, dan kita menunggu pusat membagun sesuai desain yang pak Presiden inginkan,’’ jelas dia.
Untuk diketahui, kegiatan dengan nama Pekerjaan Sekolah Rakyat Tahap I milik Kementerian PU Dirjen Prasarana Strategis dikerjakan NINDYA-ADHI KSO dan konsultan pengawas Yodya-Virama KSO.
Nilai kontrak sebesar Rp 322.399.800.000 dari APBN 2025 untuk 65 titik lokasi di 24 provinsi.
Kontrak mulai 10 Mei 2025 dengan waktu pelaksanaan selama 60 hari kerja. (ang/naz)
Editor : Ainul Hafidz