JombangBanget.id – Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji menerima aduan sejumlah wali murid atlet berprestasi di Jombang, Kamis (12/6).
Mereka khawatir anaknya tidak lolos sistem penerimaan murid baru (SPMB) jalur prestasi.
Wali atlet minta kejelasan status yang dimaksud olahraga berjenjang.
Menurut mereka, penilaian dan klasifikasi panitia SPMB Dikbud terhadap piagam prestasi yang dimiliki para atlet tidak sesuai jenjang, bahkan statusnya diturunkan sehingga mempengaruhi bobot nilai, poin piagam.
Para wali atlet diterima Ketua DPRD Kabupaten Jombang, Hadi Atmaji, di ruang kerjanya.
Ika, wali atlet wushu, menyampaikan, putranya memiliki piagam prestasi Kejurprov.
Namun diturunkan setara dengan nilai piagam Olimpiade Olahraga Seni Nasional (O2SN) tingkat kabupaten.
’’Wushu tidak masuk O2SN yang digelar dinas, kalau piagam level provinsi disetarakan dengan kabupaten, jelas nilainya akan turun. Ini akan menyempitkan kesempatan lolos SPMB melalui jalur prestasi karena persaingnya sangat banyak dari cabor lain. Padahal, kami orang tua sudah berkorban tidak terukur untuk anak-anak kami bisa meraih pretasi,’’ terangnya.
Keterangan yang disampaikan orang tua, sistem SPMB yang diterapkan membingungkan wali atlet, terutama pada klasifikasi penilaian dan legalisir.
’’Sistem penentuan cabor berjenjang sudah koordinasi dengan KONI, sehingga yang masuk O2SN lah yang nilainya lebih tinggi, padahal kejuaraan tingkat provinsi seharusnya lebih tinggi dibanding O2SN tingkat kabupaten,’’ ungkapnya.
Ketua Umum KONI Kabupaten Jombang, Sumarsono, menyatakan, atlet maupun orang tua yang melakukan legalisir telah dilayani oleh KONI.
Baca Juga: SPMB SMP di Jombang Masuk Tahap Penyempurnaan Data, Ini Jadwal Lengkapnya
Dia menjelaskan, ada beberapa jenis kejuaraan berjenjang.
Seperti Porprov oleh KONI provinsi dan PON oleh KONI pusat.
Juga ada Popda yang ditangani Dispora dan O2SN lingkup Dinas Pendidikan. Itulah yang nilainya tinggi dalam SPMB.
Sementara di luar itu, ada kejuaraan terbuka tingkat provinsi maupun nasional yang bebas diikuti siapa saja. Ini nilainya lebih rendah dibanding kejuaraan berjenjang.
Ketua DPRD Hadi Atmaji minta agar SPMB dilaksanakan dengan bijak supaya tidak ada yang dirugikan.
Dia juga menyampaikan maaf karena hari itu juga deadline PPDB berakhir.
’’Rupanya kami tidak akan bisa mengambil sikap tentang PPDB, waktunya tidak memungkinkan. Lagi pula, saya tidak bisa intervensi kegiatan yang sudah terprogram, terlaksana ditengah jalan, bisa kacau, dan tidak memungkin,’’ paparnya.
Ia menyarankan, wali atlet bersurat kepada DPRD, atas problematikan SPMB.
Selanjutnya, dia akan menugaskan Komisi A untuk menlakukan tindak lanjut, memanggil Plt Kepala Dinas P dan K Kabupaten Jombang untuk minta klarifikasi.
’’Agar ke depan bisa dilakukan evaluasi, demi masa depan anak-anak untuk menempuh jalur yang mudah, jelas dan transparan,’’ tegasnya. (yan/jif)
Editor : Ainul Hafidz