JombangBanget.id – Kekurangan guru di Jombang membuat kepala sekolah harus putar otak agar pelayanan tetap dapat diberikan kepada siswa.
Salah satu cara mengatasinya, mengangkat guru lulusan pendidikan profesi guru (PPG) prajabatan.
’’Kita mengangkat guru lulusan PPG prajab yang sudah pasti kompetensinya dalam mengajar tapi belum dapat tempat,’’ kata Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) SD Kabupaten Jombang, Ustadz Natsir.
Di SDN Losari misalnya, dua guru yang purna tugas membuat dua kelas kosong. Sehingga terpaksa Natsir mengangkat guru baru dari lulusan PPG prajab.
Kemampuan mengajarnya dipastikan baik, dan dapat memegang kelas.
Itu dilakukan karena terpaksa, sebab ia belum mendapatkan guru baru sebagai pengganti guru yang pensiun.
’’Pertimbangan utama karena mereka sudah punya serdik (sertifikat pendidik). Mereka sudah layak mengajar. Mereka juga pasti sudah nyambung dengan kebutuhan guru di kementerian, kami gunakan dulu sampai ada tambahan PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja),’’ paparnya.
Dari 12 rombel, jumlah guru PNS yang mengajar ada enam. Dua guru PPPK, satu honorer yang kini proses pengangkatan PPPK, dan tiga guru lulusan PPG prajab.
Tiga guru yang diangkat tidak dapat SK. Tapi dapat surat tugas dari kepala sekolah.
Namanya juga tidak bisa masuk dalam data pokok pendidik (dapodik) dan tidak mendapatkan nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK).
Honor yang diberikan juga tidak banyak. Karena hanya dapat dianggarkan melalui bantuan operasional sekolah (BOS) daerah.
Baca Juga: Tunjangan Profesi Guru di Jombang Dikeluhkan, Ini Penyebabnya
’’Antara Rp 300 hingga Rp 350 ribu per bulan. Alhamdulillah BOS daerah ada kenaikan menjadi Rp 100 ribu per tahun, jadi lumayan,’’ jelasnya.
Harapannya, jika sekolah tidak dibolehkan mengangkat guru honorer, maka diberikan solusi berupa tambahan BOS daerah agar bisa digunakan untuk menggaji guru dengan surat tugas kepala sekolah. Agar gajinya lebih layak.
’’Kalau BOS daerah minimal Rp 250 ribu per tahun, gaji guru pasti akan lebih layak, meskipun belum bisa masuk dalam dapodik,’’ ucapnya.
Dikonformasi terpisah, Plh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Wor Windari, belum tersambung.
Sebelumnya, sepanjang 2025 total ada 320 guru yang pensiun. Ini menyebabkan kekurangan guru di Jombang semakin banyak.
Akibatnya, banyak guru yang bekerja hingga 38 jam pelajaran setiap pekan. (wen/jif)
Editor : Ainul Hafidz