JombangBanget.id - Komisi D DPRD Jombang bakal segera melakukan klarifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) Jombang.
Menyusul rencana rekor MURI Jaran Dor yang memunculkan keresahan dan bikin gaduh di tengah masyarakat.
Terutama, siswa, orang tua dan sekolah yang paling tersita waktu belajar dan biaya.
"Sudah banyak keluhan dari wali murid terkait rencana rekor MURI jaran dor ini," ujar Ketua Komisi D Erna Kuswati, Kamis (1/5).
Tak hanya lembaga pendidikan, banyak wali murid yang datang kepadanya menyampaikan rasa keberatan dengan program jaran dor tersebut.
Selain menyita banyak waktu belajar di sekolah karena setiap hari harus latihan, orang tua juga dibebani menyiapkan biaya untuk kebutuhan properti.
"Bahkan informasinya ada yang mencari sampai luar Jombang," katanya.
Terlebih lagi, harganya juga cukup mahal, ada yang mencapai Rp 50 ribu per unit.
Tentu ini juga membebani wali murid. Belum lagi, nanti persiapan pemberangkatan, make up saat tampil dan konsumsi yang harus dikeluarkan saat hari H.
Tidak mungkin dalam pagelaran sebesar itu siswa yang tampil tidak diberikan konsumsi sama sekali.
Paling tidak, lanjutnya, pihak sekolah menyediakan snack dan air minum sejumlah siswa yang tampil.
Dan itu bila diakumulasi jumlahnya juga tidak sedikit.
"Kalau wali muridnya mampu tidak masalah. Bila sebaliknya, kan keberatan," bebernya.
Jika program ini sudah direncanakan secara matang, seharusnya semua akomodasi jaran dor diperhitungkan.
Sehingga pelaksanaannya tidak membebani sekolah dan orang tua siswa.
"Apabila ada rencana seperti itu harus dipersiapkan anggarannya. Jangan sampai membebankan wali murid," tegas politisi PKB ini.
Dia bisa mengapresiasi rencana pecah MURI tersebut sebagai upaya mengenalkan budaya lokal Jombang.
Namun yang lebih penting, setelah rekor MURI, harus ada tindaklanjut yang sesuai.
"Seperti rekor MURI tari remo kemarin kelanjutannya tidak jelas," sentilnya.
Jangan sampai kegiatan ini hanya seremonial mencari nama sensasi yang tidak ada kelanjutan serius.
"Makanya saya sangat setuju bila Pj bupati akan melakukan kajian kembali," tegasnya lagi.
Sebab, kegiatan yang melibatkan banyak massa harus dipersiapkan secara matang.
"Jangan terkesan dipaksakan, apalagi membebani masyarakat," tegas Erna. (yan/bin/fid)
Editor : Ainul Hafidz