JombangBanget.id – Keterbatasan armada pemadam kebakaran dan personel menjadi sorotan Komisi C DPRD Kabupaten Jombang dalam menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi.
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama BPBD Jombang, Rabu (4/11), terungkap kendaraan Damkar tertua yang masih tercatat merupakan keluaran 1983, sedangkan jumlah personel yang tersedia hanya 84 orang untuk menopang empat pos pemadam kebakaran.
Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian serius, terlebih ancaman bencana mulai meningkat seiring datangnya musim penghujan.
Baca Juga: Student Journalism: Keutamaan Berilmu
Ketua Komisi C DPRD Jombang, M Zahrul Jihad, mengatakan, RDP tersebut digelar untuk memastikan kesiapan BPBD dalam menghadapi berbagai potensi bencana.
Mulai banjir, tanah longsor, hingga pohon tumbang yang berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat.
’’Langkah antisipasi harus dilakukan sejak dini,’’ kata politisi Fraksi Demokrat yang akrab disapa Gus Heri .
Terlebih, kondisi geografis Jombang yang memiliki kawasan pegunungan di wilayah utara dan selatan menyimpan potensi kerawanan tersendiri.
Baca Juga: Satu Buah Mangga Kiojay di Wonosalam Jombang Bisa 1,4 Kilogram, Harganya Rp 10 Ribu
Gus Heri juga menyoroti anggaran BPBD Jombang yang berada di kisaran Rp 5 miliar.
Menurutnya, anggaran tersebut masih belum ideal untuk menunjang kebutuhan penanggulangan bencana di wilayah Jombang.
Daerah lain, termasuk kabupaten di Jawa Tengah dan Yogyakarta, memiliki anggaran penanggulangan bencana hingga Rp 9 miliar.
Karena itu, diperlukan dukungan tambahan agar kesiapsiagaan BPBD bisa lebih maksimal.
Salah satu upaya yang didorong, mengarahkan pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD untuk membantu pemenuhan sarana dan prasarana BPBD.
Terutama peralatan pencegahan kebakaran dan kendaraan operasional yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.
Baca Juga: Bukan Hanya Durian, Mangga Kiojay dan Irwin Tumbuh Subur di Wonosalam Jombang
Pengadaan mobil pemadam berukuran kecil atau jenis Tosa menjadi salah satu kebutuhan mendesak.
Sebab, kendaraan berukuran kecil dinilai lebih mudah menjangkau kawasan permukiman padat yang sulit dilalui armada besar.
Sementara itu, Sekretaris BPBD Kabupaten Jombang, Nur Puji, mengungkapkan, pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk meminimalkan risiko bencana. Terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
Namun, upaya tersebut masih dibayangi keterbatasan sarana operasional. Bahkan, beberapa kendaraan pemadam kebakaran yang dimiliki BPBD sudah berusia tua.
Baca Juga: Target 5.000 Siswa Terlampaui, Tahfiz Jombang Tembus 5.601
"Kendaraan operasional sangat terbatas. Bahkan, ada kendaraan pemadam kebakaran yang usianya sudah sangat tua. Yang paling tua tahun 1983," ungkapnya.
Selain armada, jumlah personel Damkar juga belum sebanding dengan kebutuhan pelayanan di lapangan.
Saat ini, BPBD Jombang memiliki 84 personel yang menopang operasional empat pos pemadam kebakaran.
Padahal, kebutuhan ideal setiap pos setidaknya empat regu dengan enam personel dalam setiap regu. Dengan jumlah personel yang ada, pemenuhan kebutuhan tersebut masih belum maksimal.
Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri ketika terjadi kebakaran atau keadaan darurat secara bersamaan di beberapa wilayah.
Keterbatasan personel dan armada dikhawatirkan memengaruhi kecepatan respons petugas.
Baca Juga: 3.164 Siswa Jombang Diuji Hafalan Juz 30 dalam 70 Majelis
Untuk itu, BPBD berharap adanya tambahan dukungan anggaran pada 2027. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, skema pokir anggota DPRD dinilai dapat menjadi salah satu alternatif untuk membantu pemenuhan kebutuhan operasional.
Nur Puji menyebut, selama ini BPBD Jombang belum pernah mendapatkan dukungan melalui skema pokir DPRD untuk pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
"Kami berharap melalui pokir bisa dibantu oleh DPRD, karena selama ini BPBD belum pernah mendapatkan dukungan dari sana," ujarnya.(yan/jif)
Editor : Ainul Hafidz