JombangBanget.id - Serapan APBD Kabupaten Jombang 2026 yang baru sekitar 64 persen menjelang akhir tahun mendorong DPRD menyiapkan evaluasi kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) November mendatang.
Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji mengatakan, evaluasi melalui masing-masing komisi itu bertujuan mengurai kendala rendahnya penyerapan anggaran dan keterlambatan pelaksanaan program, terutama proyek infrastruktur.
’’Ini sudah mendekati akhir tahun, tetapi serapan APBD kita masih sekitar 64 persen. Tentu ini menjadi perhatian kami, terutama terkait kinerja masing-masing OPD,’’ ujarnya.
Baca Juga: Student Journalism: Haram Mematuhi Pemimpin Zalim
Hadi mempertanyakan keterlambatan pelaksanaan program yang terus berulang setiap tahun. Padahal, kegiatan beserta anggarannya telah direncanakan sejak awal.
DPRD pun berulang kali mengingatkan OPD melalui rapat dengar pendapat (RDP) di masing-masing komisi.
’’Kami mempertanyakan kenapa setiap tahun masih ada OPD yang keteteran dalam melaksanakan program. Padahal, semua kegiatan itu sudah direncanakan dan dianggarkan sebelumnya,’’ katanya.
Sorotan khusus diarahkan pada proyek infrastruktur. Hadi menyebut sejumlah pekerjaan fisik baru dimulai menjelang akhir tahun, meski anggarannya telah masuk APBD murni 2026, bukan Perubahan APBD (P-APBD).
Baca Juga: Gangguan Sistem Warnai TKA SMA/SMK di Jombang
’’Yang menjadi perhatian kami terutama infrastruktur. Kami masih melihat banyak pekerjaan yang baru dimulai mendekati akhir tahun. Padahal, anggarannya sudah masuk APBD murni, bukan dari perubahan anggaran,’’ tegasnya.
Menurut Hadi, waktu pengerjaan yang semakin sempit berisiko memengaruhi kualitas pembangunan. Ia mengingatkan agar pelaksanaan proyek tidak sekadar mengejar penyelesaian sebelum tahun anggaran berakhir.
’’Kalau pekerjaan baru dimulai menjelang akhir tahun, tentu waktunya semakin mepet. Ini yang harus menjadi perhatian, jangan sampai pelaksanaan program hanya mengejar penyelesaian di akhir tahun,’’ ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, DPRD akan meminta masing-masing komisi mengevaluasi OPD sesuai bidang dan mitra kerjanya pada November mendatang.
Evaluasi tersebut untuk mengidentifikasi kendala rendahnya serapan, baik dalam perencanaan, administrasi, maupun pelaksanaan kegiatan di lapangan.
’’Bulan depan kami akan meminta masing-masing komisi melakukan evaluasi terhadap OPD sesuai dengan leading sector-nya. Kami ingin mengetahui apa saja kendala yang menyebabkan serapan anggaran masih rendah,’’ ungkapnya.
Baca Juga: Server TKA Hari Kedua di Jombang Bermasalah, Peserta Sesi 1 Ikut Tes Susulan
Hadi menegaskan, evaluasi merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan anggaran yang telah disetujui bersama benar-benar direalisasikan dan memberi manfaat bagi masyarakat.
’’Ini bagian dari fungsi pengawasan kami. Jangan sampai anggaran sudah disiapkan, tetapi pelaksanaan programnya justru tidak maksimal,’’ tandasnya. (yan/naz)
Editor : Ainul Hafidz