JombangBanget.id – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jombang mengkaji 11 rancangan peraturan daerah (raperda) untuk 2027, terdiri atas tujuh usulan eksekutif dan empat inisiatif DPRD Jombang.
Sejumlah isu menjadi perhatian, mulai dari perlindungan lingkungan hidup dan penguatan kelembagaan penanggulangan bencana hingga pemenuhan hak penyandang disabilitas dan kesejahteraan sosial.
Ketua Bapemperda DPRD Jombang Kartiyono mengatakan, setiap usulan harus melalui kajian urgensi, kesiapan dasar hukum, dan aspek sosiologis agar regulasi yang dihasilkan sesuai kebutuhan masyarakat.
Baca Juga: 26 Desa di Jombang Ajukan Budidaya Ayam ULU, Baru Segini Mulai Pelaksanaan
”Kita bedah satu per satu usulan tersebut. Kita petakan urgensinya, bagaimana kesiapan dasar-dasarnya, termasuk kajian sosiologisnya. Jangan sampai regulasi yang dibentuk justru tidak menjawab persoalan di masyarakat,” ujarnya, Senin (19/10).
Dari tujuh usulan eksekutif, salah satunya perubahan bentuk badan usaha milik daerah (BUMD) Aneka Usaha Seger menjadi perusahaan perseroan daerah (Perseroda).
Usulan ini berkaitan dengan penyesuaian kelembagaan dan persyaratan perizinan, yang harus mengacu pada ketentuan perundang-undangan, termasuk PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
”Ini perlu kita kaji dari sisi regulasi dan kesiapan persyaratannya. Jangan sampai perubahan bentuk badan usaha dilakukan tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku,” jelasnya.
Baca Juga: Harga Cabai Keriting di Jombang Naik ke Rp 50 Ribu per Kg, Cabai Rawit Mulai Turun
Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga menjadi perhatian. Kartiyono menyoroti persoalan kualitas air dan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam yang membutuhkan penguatan regulasi.
”Kondisi lingkungan kita membutuhkan perhatian serius. Ada persoalan yang harus ditindaklanjuti, termasuk bagaimana menjaga kualitas air dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam. Ini perlu diperkuat dengan regulasi yang jelas,” paparnya.
Selain itu, pembenahan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) masuk dalam usulan eksekutif.
Ancaman banjir hingga kekeringan saat musim kemarau dinilai menuntut kesiapan organisasi yang lebih optimal. Penyesuaian struktur, termasuk kemungkinan perubahan tipologi kelembagaan, perlu dikaji sesuai ketentuan.
”Tantangan BPBD semakin hari semakin kompleks. Bukan hanya banjir, tetapi juga kekeringan saat musim kemarau. Karena itu, kelembagaannya perlu dievaluasi agar penanganan kebencanaan bisa semakin optimal,” terangnya.
Sementara itu, salah satu dari empat raperda inisiatif DPRD mengatur penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
Baca Juga: Sambut Hari Santri, Ini Aturan Busana ASN Jombang 19–23 Oktober
Kartiyono menilai, regulasi tersebut sejalan dengan visi pembangunan Jombang, yakni Sejahtera untuk Semua, sekaligus memperkuat akses pelayanan yang setara tanpa diskriminasi.
”Sudah saatnya hak-hak penyandang disabilitas mendapat perhatian yang lebih kuat. Mereka harus mendapatkan pelayanan dan kesempatan yang setara, sehingga tidak terpinggirkan dalam kehidupan bermasyarakat,” tegasnya.
DPRD juga mengusulkan raperda tentang kepemudaan dan olahraga.
Regulasi ini diharapkan memperkuat pembinaan pemuda dan atlet agar potensi mereka mendapat ruang pengembangan serta kesempatan berprestasi.
Baca Juga: Baru Sembilan Juru Masak, Begini Layanan Makan Sekolah Rakyat Jombang
”Pemuda ini aset daerah. Begitu juga atlet-atlet kita yang memiliki potensi. Mereka harus mendapat ruang untuk berkembang, pembinaan yang baik, dan kesempatan menunjukkan prestasi. Jangan sampai potensi yang dimiliki justru tidak terfasilitasi,” ungkapnya.
Usulan lainnya menyangkut penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Seluruh raperda masih akan dikaji, termasuk kesesuaian materi dengan kebutuhan masyarakat dan peraturan yang lebih tinggi.
Kartiyono mengatakan, Bapemperda akan mengonsultasikan sejumlah usulan kepada Biro Hukum Pemprov Jawa Timur untuk memastikan landasan hukumnya kuat sebelum masuk pembahasan.
”Nanti kita konsultasikan dengan Biro Hukum Pemprov Jatim. Dari situ, usulan akan kita kerucutkan agar lebih terukur, baik dari sisi kebutuhan maupun dasar hukumnya. Harapannya, raperda yang masuk Propemperda 2027 benar-benar siap untuk dibahas,” pungkasnya. (yan/naz)
Editor : Ainul Hafidz