JombangBanget.id – Pemkab Jombang tengah mengkaji kemungkinan perubahan skema pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU) melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Skema KPBU menjadi salah satu opsi yang diuji dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal dan keuangan daerah.
Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Jombang Noer Hajati mengatakan, rencana tersebut masih dalam tahap persiapan.
Baca Juga: Nyai Machfudhoh Aly Ubaid Wafat, Jejak Khidmatnya Dikenang
Pemkab belum menentukan skema yang akan diterapkan karena terlebih dahulu harus melihat kelayakan dari berbagai aspek.
”Rencananya akan dikaji. Tahapannya sekarang masih proses persiapan, jadi kerja sama antara pemerintah dengan badan usaha,” kata Hajati yang juga merangkap Pelaksana Harian (Plh) Kepala Bapperida Jombang ini.
Menurut dia, kemampuan anggaran daerah menjadi salah satu aspek utama yang akan dihitung. Termasuk indeks fiskal serta kemampuan Pemkab membayar atau mencicil kewajiban apabila kerja sama dengan badan usaha direalisasikan.
”Dikaji dari banyak sisi, mulai kemampuan anggaran dan lain sebagainya apakah nanti layak melakukan seperti itu. Kami berhitung indeks fiskal seperti apa, kemampuan membayar atau nyicilnya seperti apa, dan sebagainya. Jadi banyak aspek. Makanya akan kami kaji,” imbuhnya.
Baca Juga: Warga Jombang Sudah Menunggu, IPAL Limbah Tahu Kapan Dibangun?
Kajian tersebut masuk dalam paket Kajian Penyelenggaraan PJU dengan Skema KPBU. Kegiatan itu memiliki pagu Rp 84,5 juta yang bersumber dari P-APBD 2026.
Dalam kajian, Pemkab akan memetakan kondisi PJU eksisting, termasuk beban tagihan listrik dan biaya pemeliharaan.
Skema KPBU selanjutnya akan dibandingkan dengan sejumlah alternatif lain, seperti pengadaan melalui APBD murni, pinjaman daerah, Energy Saving Performance Contract (ESPC), serta sewa atau leasing.
Perbandingan tersebut dilakukan untuk melihat kelayakan ekonomi dan finansial masing-masing skema.
Selain itu, kajian juga mempertimbangkan pembagian risiko serta dampaknya terhadap beban fiskal daerah dalam jangka panjang.
”Hasilnya akan menjadi dasar rekomendasi bagi Pemkab Jombang dalam menentukan skema penyelenggaraan PJU,” katanya. (fid/naz)
Editor : Ainul Hafidz