JombangBanget.id – Pemkab Jombang menyiapkan Rp 100 juta untuk appraisal lahan proyek Flyover Mengkreng meski DED dari pemerintah pusat belum diterima.
Anggaran melalui P-APBD 2026 itu digunakan untuk mengetahui harga lahan yang berpotensi terdampak sebelum proses pembebasan dilakukan.
Kepala Dinas PUPR Jombang Imam Bustomi menegaskan, dana tersebut hanya untuk appraisal, belum menyentuh biaya pembebasan.
Baca Juga: Tanam Cabai di Pekarangan, Pemdes Bulurejo Jombang Perkuat Pangan Keluarga
”Rp 100 juta itu hanya untuk mengetahui harga lahan. Belum sampai pada biaya pembebasan,” ujarnya, Senin (28/9).
Kebutuhan lahan proyek Flyover Mengkreng diperkirakan lebih dari 50 ribu meter persegi yang tersebar di Jombang, Nganjuk, dan Kediri.
Sekitar 17 ribu meter persegi di antaranya berada di wilayah Jombang, tepatnya Desa Bandarkedungmulyo, Kecamatan Bandarkedungmulyo.
”Wilayah Jombang titiknya direncanakan mulai depan Puskesmas Bandarkedungmulyo memanjang sekitar 600–700 meter menuju Simpang Mengkreng,” bebernya.
Baca Juga: Gigi Sehat, Gula Darah dan Tekanan Darah Lebih Terjaga
Namun, proyek ini tak bisa berjalan sendiri. Pembangunan flyover juga bersinggungan dengan wilayah Kediri dan Nganjuk.
Hingga kini, Pemkab Jombang belum mendapat kepastian kesiapan pembebasan lahan dari dua daerah tersebut.
“Kami belum tahu untuk daerah tetangga bagaimana. Sementara ini belum ada perkembangan lagi,” kata Imam.
Koordinasi dengan Pemprov Jatim pun masih menunggu tindak lanjut dari Kediri dan Nganjuk.
“Rencananya komunikasi ke gubernur lewat Nganjuk atau Kediri. Tetapi sampai sekarang belum ada perkembangan lagi,” imbuhnya.
Bustomi menegaskan, hingga kini DED (Detail Engineering Design) dari pemerintah pusat belum diterima Pemkab Jombang. Padahal sebelumnya, dokumen tersebut dijanjian turun sekitar Juli.
”Tapi sampai sekarang DED belum diterima pemkab. Padahal kita membutuhkan dokumen tersebut sebagai acuan titik-titik lahan yang akan dibebaskan nantinya,” bebernya.
Baca Juga: DPRD Jombang Temukan Masalah Perencanaan Proyek SDN Jarak 1
Sebelumnya, Bupati Jombang Warsubi gerak cepat mengawal percepatan pembangunan flyover di Simpang Mengkreng.
Langkah jemput bola dilakukan dengan mendatangi langsung Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Jakarta, Senin (25/5).
Dalam pertemuan bersama Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU Roy Rizali Anwar itu, dibahas sejumlah poin penting mulai estimasi anggaran proyek hingga kebutuhan pembebasan lahan.
Pertemuan tersebut juga dihadiri Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi.
Baca Juga: Kali Ngotok Ring Kanal Dipenuhi Eceng Gondok, Dinas PUPR Jombang Janji Turun Tangan
Sementara Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana diwakili Kepala Bapperida dan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kediri.
Warsubi mengatakan, hasil pembahasan awal memproyeksikan pembangunan flyover Mengkreng membutuhkan anggaran sekitar Rp 715 miliar.
”Pembicaraan awal memproyeksikan pembangunan flyover ini membutuhkan anggaran sebesar Rp 715 miliar. Konsep yang diusung mengutamakan aspek fungsionalitas utama untuk memecah kemacetan,’’ ujarnya.
Menurut dia, pembangunan flyover di Simpang Mengkreng sudah sangat mendesak. Sebab, kawasan tersebut menjadi jalur vital penghubung Jombang, Nganjuk, dan Kediri yang selama ini kerap mengalami kemacetan parah, terutama saat arus mudik maupun libur panjang. (ang/naz)
Editor : Ainul Hafidz