JombangBanget.id – Proyeksi pendapatan daerah Jombang pada RAPBD 2027 turun sekitar Rp 441,297 miliar menjadi Rp 2,318 triliun.
Kondisi itu dibahas dalam rapat paripurna DPRD Jombang, Kamis (24/9), dengan fraksi-fraksi menyoroti penajaman skala prioritas, optimalisasi pajak dan retribusi, penggunaan SiLPA, hingga kebutuhan pembangunan jalan.
Juru Bicara Fraksi PKB Muhammad Naqib Abdullah menyoroti terkait kondisi fiskal daerah. Ia menyebut, dalam RAPBD 2027, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp 2,318 triliun.
Baca Juga: Lahan 4.000 Meter Persegi Disiapkan untuk IPAL Limbah Tahu Jombang
Angka tersebut lebih rendah dibandingkan pendapatan 2026 yang mencapai Rp 2,760 triliun. Dengan demikian, terdapat penurunan sekitar Rp 441,297 miliar.
”Kondisi ini membutuhkan penyesuaian sekaligus penajaman skala prioritas dalam pelaksanaan Renja OPD, RKPD, maupun program yang merupakan penjabaran RPJMD,” ujar Naqib Abdullah dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi di DPRD Jombang, Kamis (24/9).
Belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp 2,385 triliun. Sementara pendapatan hanya Rp 2,318 triliun, sehingga muncul defisit sekitar Rp 66,618 miliar.
Defisit itu direncanakan ditutup menggunakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2026.
Baca Juga: Motor Terjatuh di Ceweng Jombang, Pemuda-Balita Tewas
”FPKB mendesak Pemerintah Kabupaten Jombang untuk memastikan bahwa estimasi SiLPA benar-benar realistis, riil, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
FPKB juga meminta pemerintah menyiapkan langkah antisipasi apabila realisasi SiLPA tidak sesuai dengan proyeksi.
Keterbatasan fiskal diminta tidak sampai mengganggu pencapaian target pembangunan daerah.
Apalagi, pada 2027 pemerintah daerah harus menyiapkan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Pilkades serentak, termasuk dukungan perlengkapan Linmas di TPS.
”Dalam kondisi ruang fiskal yang terbatas, Fraksi PKB mohon penjelasan mengenai skema Pemerintah Daerah dalam menentukan skala prioritas, mengalokasikan anggaran untuk Pilkades serentak, serta memastikan program prioritas dalam RKPD dan RPJMD tetap dapat terlaksana secara optimal,” pungkasnya.
Selain PKB, sejumlah fraksi lain juga menyampaikan pemandangan umum. Fraksi Partai Golkar menyoroti proyeksi pendapatan retribusi daerah yang naik menjadi Rp 454,887 miliar, namun pendapatan pajak justru turun 3,93 persen.
Golkar mendorong optimalisasi pajak dan retribusi melalui intensifikasi, ekstensifikasi, serta pemanfaatan teknologi informasi.
Baca Juga: Cukir Jombang Juara 1 Desa Peduli Kamtibmas, Punya 150 Titik CCTV
”Untuk mengangkat pendapatan tersebut perlu optimalisasi pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi dan pajak daerah, khususnya pajak daerah,” ujar juru bicara fraksi, Rahmat Agung Saputra.
Sementara Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur berbasis kebutuhan dasar masyarakat, khususnya perbaikan jalan penghubung antardesa dan antarkecamatan.
”Infrastruktur dalam APBD Tahun 2027 harus didasarkan pada kebutuhan dasar masyarakat Jombang,” tegas Juru bicara fraksi, Jawahirul Fuad. (yan/naz)
Editor : Ainul Hafidz