JombangBanget.id – Pendapatan daerah Jombang diproyeksikan turun Rp 141 miliar dalam P-APBD 2026, sedangkan belanja daerah meningkat Rp 59 miliar.
Pemkab Jombang menggunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya untuk menutup kebutuhan akibat perubahan struktur anggaran tersebut.
Plh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperinda) Jombang Noer Hajati mengatakan, perubahan tersebut tercantum dalam ringkasan P-APBD 2026.
Baca Juga: Belum Berizin, Pembangunan Tower di Ngudirejo Disegel Satpol PP Jombang
”Setelah saya cek di ringkasan P-APBD 2026, memang ada penurunan pendapatan daerah sebesar Rp 141 miliar dan penambahan belanja daerah Rp 59 miliar,” ujarnya, Rabu (19/8).
Menurut Noer, penurunan pendapatan yang terjadi bersamaan dengan penambahan belanja tentu memengaruhi struktur APBD Jombang.
Karena itu, pemerintah daerah menggunakan SILPA tahun sebelumnya untuk menutup kebutuhan anggaran tersebut.
”Penurunan pendapatan dan penambahan belanja tersebut ditutup dengan memanfaatkan SILPA tahun sebelumnya,” jelasnya.
Baca Juga: Student Journalism: Bahaya Bersikap Sombong
Kondisi tersebut membuat pemkab harus lebih selektif dalam menentukan program yang masuk prioritas. Belanja dalam P-APBD 2026 diarahkan untuk kebutuhan yang dinilai paling strategis.
”Karena itu, belanja pada P-APBD 2026 diarahkan untuk kebutuhan yang dinilai paling strategis,” tandasnya.
Noer menyebut, sejumlah sektor menjadi perhatian dalam penyusunan perubahan anggaran.
Di antaranya mengakomodasi visi, misi, dan program Bupati Jombang.
Anggaran juga diprioritaskan untuk menangani isu strategis nasional dan daerah, mendukung pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs), serta pencapaian target standar pelayanan minimal (SPM).
”Pada P-APBD ini belanja diprioritaskan untuk mengakomodasi visi, misi dan program bupati, penanganan isu strategis nasional dan daerah, pencapaian target SDGs, pencapaian target SPM,” terangnya.
Selain itu, pemkab tetap harus mengalokasikan anggaran untuk menindaklanjuti berbagai kebijakan pemerintah pusat maupun Pemprov Jawa Timur yang harus dilaksanakan di daerah.
Dengan pendapatan yang turun, Noer menilai penentuan prioritas menjadi semakin penting agar anggaran yang tersedia tetap mampu menopang program pembangunan dan pelayanan dasar masyarakat.
Baca Juga: Perdana Karnival SDN Kepanjen 2 Jombang Meriah, Libatkan Wali Murid
”Pasti ada pengaruh,” pungkasnya.
Untuk diketahui, rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) 2026 sebelumnya diproyeksikan sebesar Rp 2,6 triliun.
Dalam rancangan tersebut, APBD mengalami defisit Rp 109,56 miliar.
Pemkab memastikan struktur anggaran tetap aman dan berimbang karena defisit ditutup menggunakan SILPA.
Bupati Jombang Warsubi menegaskan, APBD bukan sekadar angka, melainkan instrumen penting untuk menjalankan roda pembangunan daerah. Empat prioritas pembangunan strategis menjadi fokus pemerintah daerah.
”Pemerintah daerah hadir untuk melayani rakyat secara lebih baik, lebih mudah, lebih cepat, dan lebih murah. Semua kebijakan 2026 berangkat dari dokumen perencanaan yang sudah disepakati, mulai RKPD, Kebijakan Umum APBD, hingga PPAS,” tegas Warsubi saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Jombang penyampaian nota penjelasan Bupati Jombang tentang Raperda APBD 2026, Senin (29/9/2025). (yan/naz)
Editor : Ainul Hafidz