JombangBanget.id - Pemkab Jombang terus melobi Pemprov Jawa Timur agar ikut membantu pembiayaan pembebasan lahan proyek Flyover Mengkreng.
Setelah mengirim surat beberapa bulan lalu, kini pemkab berharap dapat bertemu langsung dengan Gubernur Jawa Timur untuk membahas skema pendanaan proyek strategis nasional tersebut.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Jombang Hartono mengatakan, hingga pertengahan Juli belum ada perkembangan signifikan terkait tindak lanjut proyek Flyover Mengkreng. Koordinasi dengan Pemkab Kediri dan Pemkab Nganjuk juga belum menghasilkan langkah baru.
”Kemarin kami koordinasi dengan Kabupaten Kediri dan Nganjuk juga belum ada pergerakan,” katanya.
Baca Juga: 630 Murid Baru MAN 3 Jombang Ikuti MATAMUDA, Tanamkan Konsep Santri Digital 5.0
Menurut Hartono, Pemkab Jombang telah mengirim surat kepada Pemprov Jatim tidak lama setelah pertemuan dengan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum pada April lalu.
Surat tersebut berisi permohonan dukungan pembiayaan pembebasan lahan.
”Setelah pertemuan dengan Ditjen Bina Marga langsung kami kirim surat ke Pemprov. Sampai sekarang memang belum ada jawaban,” imbuhnya.
Ia menjelaskan, pemerintah pusat mensyaratkan pembebasan lahan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sebelum proyek dapat direalisasikan. Karena itu, Pemkab berharap Pemprov Jatim dapat ikut menanggung biaya pembebasan lahan.
”Salah satunya terkait pembebasan lahan. Karena permintaan pemerintah pusat, pembebasan lahannya menjadi tanggung jawab daerah. Harapannya ada bantuan dari Pemprov Jatim,” ujarnya.
Selain menunggu respons surat, Pemkab juga mengupayakan bisa komunikasi tatap muka dengan Gubernur Jawa Timur agar pembahasan skema pembiayaan dapat segera dilakukan.
”Harapannya selain surat itu ada komunikasi langsung dengan gubernur,” ujarnya.
Hartono menambahkan, rencana pengalokasian anggaran pembebasan lahan masih menunggu kesepakatan bersama Pemkab Kediri dan Pemkab Nganjuk. Sebab, lahan yang akan dibebaskan berada di wilayah ketiga daerah tersebut.
”Kalau memang nanti sama-sama menganggarkan, ya dianggarkan semua. Tidak bisa sendiri-sendiri karena lahannya berdampingan, ada yang masuk Jombang dan ada yang masuk Kediri,” tuturnya.
Baca Juga: MAN 4 Jombang Sambut 456 Murid Baru Lewat MATAMUDA 2026, Awali Langkah Menuju Prestasi
Tahapan awal yang kemungkinan dilakukan adalah appraisal atau penilaian lahan sebelum proses pembebasan dimulai.
”Bisa jadi langkah pertama appraisal dulu. Itu pun harus bareng, tidak bisa sendiri-sendiri,” ujarnya.
Di sisi lain, kondisi keuangan daerah juga menjadi pertimbangan. Karena itu, komunikasi antardaerah masih terus dilakukan sebelum menentukan langkah berikutnya.
”Sekarang masih kontak-kontakan, di samping kondisi keuangan juga tidak memungkinkan,” tuturnya.
Hartono mengatakan, rencana pengalokasian anggaran sebesar Rp 20 miliar untuk pembebasan lahan Flyover Mengkreng akan kembali dibahas bersama DPRD Jombang.
Sesuai arahan bupati, anggaran tersebut diharapkan dapat masuk dalam Perubahan APBD 2026.
”Nanti akan dibahas lagi dengan rapat DPRD Jombang. Abah Bupati mintanya dialokasikan di P-APBD 2026,” katanya.
Sebelumnya, proyek Flyover Mengkreng diperkirakan membutuhkan lebih dari 50 ribu meter persegi lahan yang tersebar di tiga wilayah kabupaten, yakni Jombang, Nganjuk, dan Kediri.
Sekitar 17 ribu meter persegi di antaranya masuk wilayah Kabupaten Jombang, tepatnya di Desa Bandarkedungmulyo, Kecamatan Bandarkedungmulyo. (riz/naz)
Editor : Ainul Hafidz