JombangBanget.id - Harapan warga terdampak tanah longsor di Desa Sambirejo, Kecamatan Wonosalam, Jombang untuk menempati hunian tetap (huntap) mulai menemukan titik terang.
Pembangunan huntap dipastikan telah masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jombang dan ditargetkan mulai direalisasikan pada 2027.
Pantauan di lokasi, puluhan warga terdampak bencana tanah longsor hingga kini masih menempati hunian sementara (huntara) yang terkonsentrasi di dua titik.
Masing-masing di Dukuh Dukuh Sumberlamong, Dusun Jumok dan satu titik lainnya di Dukuh Banturejo, Desa Sambirejo. Terlihat huntara berdiri berderet.
Baca Juga: Tanggul Irigasi Mrican Kanan Jebol, Pasokan Air 12 Ribu Hektare Sawah Jombang Terhenti
”Program pembangunan huntap sudah masuk RKPD. Saat ini masih dalam tahap review perencanaan di Inspektorat. Targetnya awal 2027 masuk proses pengadaan, kemudian dilanjutkan pembangunan huntap beserta infrastruktur pendukungnya,” kata Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Jombang Dian Kusuma Rahmad Subekti melalui Kepala Bidang Perumahan Wahyu Budi Utomo, Senin (6/7).
Menurut Wahyu, pembangunan huntap akan dilakukan secara bertahap menyesuaikan anggaran daerah. Tahap pertama, pemkab menargetkan pembangunan 13 unit rumah untuk warga terdampak di Dusun Sumberlamong, Dusun Jumok, Desa Sambirejo.
”Untuk tahap awal 13 rumah dulu di Sumberlamong. Pembangunan direncanakan 2027,” jelasnya.
Pemkab sudah merampungkan pengadaan lahan pada 2025. Luas lahan huntap mencapai 2.047 meter persegi. Tahun ini pemkab sudah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 130 juta untuk kegiatan penyiapan lahan.
”Lahannya sudah aman. Sekarang fokus penyiapan lahan,” bebernya.
Selain rumah, pemkab juga merencanakan pembangunan tembok penahan tanah (TPT) di kawasan tersebut. Namun, proyek TPT menjadi kegiatan terpisah dari pematangan lahan tahun ini.
Perubahan skema pendanaan menjadi penyebab pembangunan huntap belum bisa direalisasikan tahun ini.
Awalnya, penanganan direncanakan menggunakan skema pembiayaan bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Namun, setelah adanya efisiensi anggaran di tingkat provinsi, seluruh pembiayaan dialihkan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
Baca Juga: Libur Sekolah, Tirta Wisata Jombang Diserbu Pengunjung
”Dulu direncanakan sharing dengan provinsi. Setelah ada efisiensi anggaran, pembiayaannya dikembalikan ke daerah sehingga kami harus mengusulkan kembali anggarannya,” jelasnya.
Sementara itu, salah seorang penghuni huntara di Dukuh Banturejo, Prasetyo, mengaku dirinya bersama keluarga telah tinggal di huntara sejak April 2025. Warga berharap pembangunan huntap segera terealisasi.
”Sudah tinggal di sini sejak April. Ada 19 kepala keluarga yang menempati huntara. Kalau pagi kami tetap bekerja ke kebun. Kami berharap huntap segera dibangun,” ujarnya.
Seperti diketahui, bencana longsor terjadi 7 Februari 2024 di Dukuh Sumberlamong, Dusun Jumok, Kecamatan Wonosalam, merusak belasan rumah.
Sebanyak 36 jiwa dari 13 kepala keluarga terpaksa mengungsi karena lokasi tidak lagi aman. Pemkab Jombang menyediakan hunian sementara (huntara) melalui anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sambil menyiapkan skema pembangunan huntap.
Selain itu, Januari 2025 kembali terjadi longsor di wilayah tersebut, merusak rumah dan menelan dua korban jiwa. Warga di zona merah direlokasi dan saat ini menempati huntara yang disediakan Pemkab Jombang.
Jumlah warga yang direlokasi pascabencana 2025 mencapai sekitar 28 kepala keluarga, termasuk mereka yang tinggal di kawasan rawan longsor. (fid/naz)
Editor : Ainul Hafidz