JombangBanget.id – Pemkab Jombang menegaskan komitmennya mendukung percepatan investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Komitmen tersebut disampaikan saat menghadiri High Level Meeting Forum Investasi, Tim Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Daerah (TP2ED).
Serta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) Provinsi Jawa Timur 2026 yang dipimpin Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Kamis (25/6).
Mewakili Bupati Jombang Warsubi, Wakil Bupati Salmanudin Yazid menghadiri forum yang juga diisi dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Timur.
Baca Juga: Demam Piala Dunia, PSSI Jombang Kebanjiran Permohonan Rekomendasi Turnamen Sepak Bola
Gus Wabup mengatakan, Pemkab Jombang siap mendukung percepatan investasi melalui harmonisasi tata ruang dan penyediaan lahan bagi investasi strategis.
’’Pemkab Jombang berkomitmen mempercepat harmonisasi tata ruang, termasuk cleansing LBS, LSD, dan LP2B. Serta memfasilitasi pengeluaran lahan dari LP2B dan LSD agar kepastian hukum lebih jelas sehingga investasi tidak terhambat,’’ katanya.
Pemkab Jombang juga akan memperkuat kepastian berusaha dan menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan mempercepat penyelesaian berbagai hambatan investasi di daerah.
Kemudahan investasi harus diimbangi dengan kepastian regulasi agar investor merasa aman menanamkan modalnya di Jombang.
’’Harapannya, percepatan investasi ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,’’ terangnya.
Dalam forum tersebut, Pemkab Jombang juga menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai upaya pemerintah pusat memperoleh data ekonomi yang akurat untuk penyusunan kebijakan.
Selain itu, Salman menyampaikan terkait perizinan tambang galian C.
Dia berharap pemerintah daerah dilibatkan dalam proses perizinan karena dampak aktivitas pertambangan secara langsung dirasakan daerah.
’’Perizinan tambang galian C sebaiknya melibatkan kepala daerah karena dampaknya terhadap kerusakan infrastruktur, terutama jalan, dirasakan langsung oleh pemerintah daerah dan masyarakat,’’ tandasnya. (ang/jif)
Editor : Ainul Hafidz