JombangBanget.id - Rencana pembangunan gedung 10 lantai di RSUD Jombang belum mendapat lampu hijau.
Hingga kini, Pemkab Jombang belum mengambil keputusan terkait proyek tersebut. Salah satunya terkait beban anggaran yang besar.
Bupati Jombang Warsubi menegaskan, pembangunan rumah sakit bertingkat itu masih sebatas wacana yang diusulkan Direktur RSUD Jombang. Pembahasan resmi di internal pemkab pun belum dilakukan.
”Belum ada keputusan. Itu masih wacana dari Pak Direktur RSUD saja. Kami memang pernah diajak ke Jakarta untuk menanyakan kemungkinan pinjaman,” ujar Warsubi.
Baca Juga: Harga Telur Belum Pulih, Peternak Jombang Makin Tertekan
Dalam konsultasi tersebut, pemkab mendapat informasi bahwa pemerintah daerah dimungkinkan mengajukan pinjaman untuk pembangunan. Namun, skema itu dinilai berisiko karena harus dikembalikan beserta bunga.
”Kalau pinjaman tentu harus dikembalikan. Ada bunganya juga. Misalnya pinjam Rp 400 miliar dengan bunga sekitar 10 persen, berapa yang harus dibayar kembali? Itu yang harus dipikirkan,” katanya.
Warsubi mengaku belum melihat kesiapan keuangan daerah untuk menanggung beban pengembalian pinjaman dalam jumlah besar. Kemampuan pendapatan daerah masih menjadi pertimbangan utama sebelum mengambil keputusan strategis.
”Kalau nanti pendapatannya kecil, siapa yang akan membayar? Jangan sampai membebani keuangan daerah di kemudian hari,” tegasnya.
Pemkab Jombang kini masih mengkaji berbagai alternatif pendanaan yang lebih aman. Salah satunya membuka peluang kerja sama dengan investor, selama sesuai regulasi dan menguntungkan daerah.
”Mungkin kalau ada investor besar yang ikut membangun dan pengelolaannya bersama, itu bisa menjadi pilihan yang lebih baik. Tapi semuanya masih perlu dikaji,” pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, rencana pembangunan gedung 10 lantai RSUD Jombang senilai Rp 400 miliar belum final. Pemkab masih mengkaji skema pembiayaan, termasuk opsi pinjaman jangka panjang.
Kepala Bapperida Jombang, Hartono, menyebut komunikasi awal sudah dilakukan dengan PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII) Kemenkeu. Namun, keputusan akhir tetap menunggu persetujuan bupati.
”Sudah kami komunikasikan. Kemarin juga sudah dipaparkan terkait pinjaman itu. Tapi keputusan akhirnya tetap ada di tangan bupati,” ujarnya. Hingga kini, Pemkab masih menunggu hasil kajian kemampuan fiskal daerah sebelum menentukan skema pembiayaan yang akan dipakai. (yan/naz)
Editor : Ainul Hafidz