JombangBanget.id – Pemerintah Kabupaten Jombang kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Timur.
Raihan tersebut menjadi yang ke-13 kali secara berturut-turut.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2025 diserahkan Kepala Perwakilan BPK RI Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, kepada Bupati Jombang, Warsubi, bersama Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji, di Auditorium BPK Perwakilan Jawa Timur di Sidoarjo, Jumat (29/5).
Penyerahan LHP audit LKPD juga dilakukan kepada 33 pemerintah kabupaten/kota lain di Jawa Timur.
Baca Juga: Gudang Serbuk Kayu di Mojowarno Jombang Terbakar, Kerugian Capai Rp 350 Juta
Pemeriksaan tersebut merupakan tugas konstitusional BPK RI untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.
Bupati Warsubi bersyukur Pemkab Jombang mampu menjaga konsistensi opini WTP selama 13 tahun berturut-turut.
Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas dan tata kelola keuangan.
’’Alhamdulillah, Kabupaten Jombang mampu menjaga konsistensi opini WTP selama 13 kali berturut-turut. Kami sangat bersyukur atas kelancaran proses audit ini dan berterima kasih kepada seluruh jajaran yang telah menjaga akuntabilitas kerja sehingga mendapat penilaian WTP dari BPK RI Perwakilan Jawa Timur,’’ ungkapnya.
Warsubi menegaskan, opini WTP bukan sekadar penghargaan, melainkan standar yang wajib dipenuhi pemerintah daerah melalui komitmen dan kerja keras yang berkelanjutan.
’’Keberhasilan mempertahankan opini WTP tidak lepas dari sinergi antara eksekutif dan legislatif,’’ katanya. Menurutnya, DPRD Jombang selama ini mendukung berbagai program pemerintah daerah sekaligus memberi masukan dalam pembangunan daerah.
’’Semoga seluruh kerja keras dan pengabdian kita bersama senantiasa membawa barokah bagi masyarakat Jombang,’’ harapnya.
Ke depan, Pemkab Jombang berkomitmen terus memperkuat tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
Setiap rekomendasi hasil evaluasi dari BPK bakal menjadi perhatian untuk pembenahan pengelolaan anggaran daerah.
Baca Juga: Jombang Beratap Buah Dapat Dukungan Luas, Bibit Pohon Terus Berdatangan
’’Ke depan, kami berkomitmen mengoptimalkan pengelolaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) melalui langkah efisiensi belanja dan penguatan PAD (pendapatan asli daerah) demi mewujudkan Jombang yang maju dan sejahtera untuk semua,” pungkasnya.
Turut hadir dalam penyerahan LHP tersebut Sekdakab Jombang Agus Purnomo, Inspektur Abdul Madjid Nindyagung, serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jombang M Nashrulloh. (ang/jif)
Editor : Ainul Hafidz