JombangBanget.id - Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jombang tahun 2027 diproyeksikan mengalami penurunan signifikan.
Kondisi ini berpotensi berdampak pada melambatnya program pemeliharaan infrastruktur di daerah. Hal tersebut mengemuka dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi C DPRD Jombang dan Dinas PUPR Jombang.
Dari proyeksi awal Rp 64,8 miliar, anggaran kembali dipangkas hingga tersisa sekitar Rp 60,1 miliar.
Kepala Dinas PUPR Jombang Imam Bustomi mengatakan, penurunan anggaran terjadi cukup tajam dibanding tahun sebelumnya.
Baca Juga: Susuk Kalen di Kepuhdoko Jombang, Tradisi Desa Bersihkan Irigasi Demi Kelancaran Pertanian
Pada 2026, anggaran PUPR masih mencapai Rp 111 miliar, namun pada 2027 turun hampir 40 persen.
”Setelah RDP dengan Komisi C, kembali ada efisiensi anggaran sehingga total menjadi sekitar Rp 60,1 miliar,” ujarnya.
Menurut dia, kondisi tersebut tidak dapat dihindari dan akan berdampak pada pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur di Kabupaten Jombang. Pihaknya pun harus melakukan penyesuaian program.
”Tentu akan berpengaruh terhadap pemeliharaan infrastruktur yang ada. Tapi kami akan mengoptimalkan efisiensi pada program-program yang benar-benar tidak urgen,” katanya.
Selain itu, PUPR juga akan berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) terkait efisiensi usulan hasil Musrenbang kecamatan. Sebelumnya, setiap kecamatan memiliki alokasi program sekitar Rp 1 miliar.
”Kami akan koordinasikan lagi dengan TPAD terkait hasil Musrenbang tersebut," tambahnya.
Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Jombang M Zahrul Jihad menegaskan efisiensi anggaran merupakan langkah yang harus ditempuh di tengah keterbatasan fiskal.
Ia menyebut, tambahan efisiensi Rp 4,7 miliar dilakukan setelah sebelumnya ada rencana pemangkasan sekitar Rp 2 miliar.
”Awalnya efisiensi sekitar Rp 2 miliar, kemudian ditambahkan lagi menjadi Rp 4,7 miliar. Jadi total anggaran tahun 2027 sekitar Rp 60,1 miliar," terangnya.
Baca Juga: Jelang Puncak Armuzna, Jemaah Haji Jombang Perkuat Manasik dan Doa Bersama di Makkah
Meski terjadi pemangkasan, dia memastikan anggaran pemeliharaan infrastruktur tetap ada. Namun, pengerjaan akan diprioritaskan pada kerusakan yang bersifat mendesak.
”Kalau memang kerusakan yang sifatnya urgen akan diprioritaskan. Tapi kalau kerusakan yang tidak terlalu mengganggu, sementara bisa ditunda dulu,” pungkasnya. (yan/naz).
Editor : Ainul Hafidz