JombangBanget.id – Komisi C DPRD Jombang mulai melakukan pembahasan efisiensi anggaran bersama organisasi perangkat daerah (OPD) menjelang penyusunan rancangan APBD 2027, Rabu (13/5).
Salah satu yang menjadi perhatian yakni anggaran di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Jombang.
’’Agenda RDP dengan Dinas PUPR ini membahas terkait efisiensi anggaran untuk tahun 2027,’’ kata Ketua Komisi C DPRD Jombang, M Zahrul Jihad.
DPRD meminta agar efisiensi dilakukan pada belanja yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat. Sementara program pembangunan dan perbaikan infrastruktur diminta tetap berjalan optimal.
Baca Juga: Proyek Seragam Gratis Siswa Jombang Segera Teken Kontrak, Ini Pemenang Mini Kompetisinya
Efisiensi nantinya dilakukan pada sejumlah kegiatan dinas yang dinilai masih bisa ditekan tanpa mengganggu pelayanan publik maupun pembangunan untuk masyarakat.
’’Efisiensi ini diambilkan dari kegiatan atau belanja dinas yang memang masih bisa dilakukan pengurangan. Misalnya pembelanjaan ATK (alat tulis kantor) atau kegiatan-kegiatan yang tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat,’’ terangnya.
DPRD tidak ingin kebijakan efisiensi justru berdampak pada program pembangunan yang dibutuhkan masyarakat.
Karena itu, kegiatan prioritas seperti pembangunan jalan, drainase maupun infrastruktur pelayanan publik tetap harus menjadi perhatian utama.
’’Kegiatan untuk masyarakat harus tetap dijalankan dengan baik,’’ tegasnya.
Dalam pembahasan sementara, efisiensi anggaran di Dinas PUPR tahun 2027 mencapai sekitar 40 persen. Nilainya turun dari sekitar Rp 111 miliar menjadi Rp 64 miliar.
’’Efisiensinya sekitar 40 persen. Dari sekitar Rp 111 miliar menjadi Rp 64 miliar,’’ ungkapnya.
Komisi C juga mencermati sejumlah pos anggaran lain yang masih memungkinkan dilakukan penghematan tambahan.
’’Disepakati masih bisa turun lagi sekitar Rp 2 miliar,’’ bebernya.
Baca Juga: Binrohtal: Ini Rahasia Salat yang Mencegah Dosa dan Kemaksiatan
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Jombang, Imam Bustomi, mengakui, kebijakan efisiensi cukup berdampak terhadap program kerja di instansinya.
Meski begitu, pihaknya memastikan pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas utama.
’’Tentunya efisiensi ini cukup berpengaruh pada program kerja,” katanya.
Namun dia berupaya agar pengurangan anggaran tidak sampai menghambat pembangunan maupun perbaikan infrastruktur di Kabupaten Jombang.
’’Kami berupaya supaya tidak berpengaruh pada pembangunan maupun perbaikan infrastruktur yang ada,” jelasnya.
Salah satu langkah yang dilakukan yakni mencari dukungan anggaran dari pemerintah pusat melalui skema bantuan maupun program Inpres Jalan Daerah (IJD).
’’Kami mengajukan IJD ke pemerintah pusat. Seperti tahun ini kita mendapat Rp 15 miliar. Itu yang saat ini kami genjot,’’ ungkapnya.(yan/jif)
Editor : Ainul Hafidz