JombangBanget.id - Pemkab Jombang merespons perihal informasi bocornya data 100.000 wajib pajak di Jombang.
Kepala Bapenda Jombang, Solahudin Hadi Sucipto, membenarkan perihal adanya info terkait kebocoran data tersebut.
’’Informasi itu sudah kami dapat, dan kami juga sudah lihat unggahannya,’’ ucapnya.
Baca Juga: Waduh! 100.000 Data Wajib Pajak Bocor Dari Web Pemkab Jombang, Kini Disebar di Darkweb
Pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan Kominfo Jombang terkait penanganan dan langkah secara IT yang akan dilakukan.
Sebelum informasi kebocoran data itu, web milik Bapenda Jombang memang sempat bermasalah.
’’Sebelumnya memang ada trouble, dan kami lakukan maintenance juga secepatnya waktu itu,’’ jelasnya.
Baca Juga: Sidak Proyek Puskesmas Keboan Jombang, Wabup Salman Temukan Atap Bocor
Disinggung terkait ancaman keamanan data yang disebut telah bocor, Solahudin menyatakan akan berupaya untuk mengamankan data yang ada.
’’Yang jelas kami punya tim IT juga, ke depan akan diperkuat lagi. Kalau data yang disebut bocor, bukan milik kita,’’ terangnya.
Sebelumnya, Pemkab Jombang jadi korban peretasan. Sebanyak 100 ribu data dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jombang bocor dan dijual bebas di darkweb.
Informasi kebocoran data Bapenda Jombang tersebut diungkap salah satu akun media sosial X @DailyDarkWeb. Dalam sebuah unggahan yang diposting Senin (27/4), akun itu mengunggah temuan data yang diduga berasal dari sistem layanan pemerintah daerah.
’’A threat actor claims to have leaked data from Jombang Regional Revenue Agency (bapenda.jombangkab.go.id) in East Java, Indonesia (seorang pelaku ancaman mengklaim telah membocorkan data dari Dinas Pendapatan Daerah Jombang bapenda.jombangkab.go.id) di Jawa Timur, Indonesia),’’ tulis akun tersebut dikutip, Selasa (28/4).
Dalam unggahan yang sama, akun @DailyDakrWeb juga melaporkan data yang bocor berisi sekitar 100.000 catatan (2025-2026) dalam format CSV.
Akun itu menjelaskan data yang bocor mencakup berbagai informasi sensitif. Mulai dari nama warga, nomor telepon, hingga detail permintaan layanan pajak dan administrasi.
Baca Juga: Kena Hack, Akun Instagram KPU Jombang Unggah Lelang iPhone
Tak hanya itu, dataset tersebut juga memuat jenis aplikasi layanan, status pemrosesan, data lokasi seperti desa dan kecamatan, hingga metadata internal seperti petugas entri, jadwal penanganan, dan catatan administrasi.
Akun tersebut menilai sistem yang diretas kemungkinan merupakan platform pengelolaan layanan publik dan pajak daerah, sehingga tingkat sensitivitas data dinilai sangat tinggi.
’’Sistem ini tampaknya mengelola permintaan layanan publik dan terkait pajak, sehingga data tersebut sangat sensitif bagi warga dan operasi pemerintah…. Risiko meliputi penipuan yang ditargetkan, peniruan identitas, dan penyalahgunaan alur kerja layanan pemerintah,’’ tutupnya. (riz)
Editor : Achmad RW