JombangBanget.id - Kebijakan alih fungsi terminal parkir khusus (terminal barang) di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, menjadi Sekolah Rakyat membawa konsekuensi langsung pada pemasukan daerah.
Pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi merosot tajam.
Di sisi lain, pembangunan terminal baru berjalan lamban bahkan hingga kini belum bisa beroperasi.
Pada 2024, pendapatan daerah dari retribusi terminal parkir khusus mencapai sekitar Rp 280 juta.
Baca Juga: Jombang Coffe Festival 2026 Sukses Digelar, Dorong Ekosistem Kopi Berkelanjutan
Pada 2025 pendapatan daerah dari retribusi terminal parkir khusus merosot hanya di angka Rp 187, 6 juta.
Penurunan disebabkan operasional terminal barang yang tidak berjalan penuh selama setahun lantaran terdampak proyek Sekolah Rakyat.
”Secara resmi operasional terminal barang di Tunggorono hanya aktif sampai 18 November 2025,” terang Kepala Dinas Perhubungan Jombang Sugianto.
Di sisi lain, harapan untuk menutup kekurangan PAD kini bertumpu pada terminal barang baru di Kecamatan Perak. Untuk 2026, Dishub menargetkan setoran sekitar Rp 190 juta. Namun, melihat kondisi di lapangan, ia pesimistis bisa tercapai.
”Untuk tahun ini, target PAD dari terminal barang sekira Rp 190 juta. Namun, angka tersebut perlu ditinjau ulang seiring belum optimalnya kesiapan fasilitas, sambil kami memaksimalkan kesiapan terminal barang itu sendiri,” ujarnya, Senin (27/4).
Dishub tak ingin memasang target tinggi yang justru sulit direalisasikan. Evaluasi pun terbuka dilakukan, termasuk kemungkinan penyesuaian dalam Perubahan APBD.
”Jangan sampai target yang dibebankan tidak bisa terpenuhi. Kami tetap berupaya memberikan pemasukan ke PAD, meskipun kemungkinan target di P-APBD akan diturunkan,” katanya.
Masalahnya, hingga kini terminal baru di Perak belum siap dioperasikan. Sejumlah fasilitas pendukung masih belum lengkap. Penerangan jalan umum (PJU) memang sudah terpasang, namun belum optimal.
Sementara CCTV, pos jaga, hingga fasilitas dasar seperti kamar mandi masih dalam proses.
”Nanti setelah kamar mandi selesai, akan kami kaji lebih dalam. Kalau memang bisa dioperasikan, akan kami maksimalkan, dengan catatan keamanan harus benar-benar terpenuhi,” imbuhnya.
Baca Juga: Pemprov Jatim Kucurkan Rp 7,8 Miliar untuk Desa di Jombang, Berikut Rinciannya
Sugianto sebelumnya juga menuturkan, secara keseluruhan, pembangunan terminal barang berikut sarana pendukungnya diperkirakan menelan anggaran hingga Rp 15 miliar.
”Kalau dihitung dengan perencanaan gambar keseluruhan, totalnya sekitar Rp 15 miliar. Kemarin untuk pengurukan saja kita habiskan sekitar Rp 1,6 miliar,” jelasnya.
Tambahan anggaran sekitar Rp 70 juta juga digelontorkan untuk pemasangan lima titik PJU, rambu-rambu, dan lampu flash. Namun, pekerjaan fisik masih terus berjalan.
Kepala Bidang Pengendalian Operasional dan Perparkiran Dishub Jombang, Bambang Tedjoatmoko, menambahkan beberapa fasilitas krusial masih dalam tahap pengerjaan.
”Sekarang masih ada pengerjaan toilet dua bilik dan barrier gate. Untuk barrier gate sebenarnya sempat dipasang, tetapi sementara dilepas kembali karena dikhawatirkan hilang, mengingat terminal belum beroperasi,” katanya (25/4).
Ia memastikan, operasional penuh belum bisa dilakukan dalam waktu dekat. Salah satu kendala utama adalah belum adanya pos jaga.
”Pos jaga belum ada karena belum teranggarkan. Saat ini masih kami usulkan ke Bapperida melalui Perubahan-APBD 2026,” jelasnya.
Kondisi tersebut membuat operasional terminal praktis tersendat. Tanpa fasilitas utama, aktivitas di dalam terminal dinilai belum memungkinkan. Target realistis pun bergeser ke 2027.
Baca Juga: SDN Jombatan 3 Jombang Unjuk Gigi di LKBB Jatim 2026, Bawa Pulang 13 Penghargaan
”Minimal pos jaga dan toilet sudah ada, baru kita usahakan bisa beroperasi. Karena tanpa pos jaga, tidak memungkinkan untuk dioperasikan,” katanya.
Sementara itu, proyek pembangunan fasilitas dasar terus berjalan.
Salah satunya pembangunan kamar mandi yang dikerjakan CV Sumber Rejeki, Jombang, dengan nilai kontrak Rp 75.891.500. (fid/naz)
Editor : Ainul Hafidz