JombangBanget.id - Program ambisius RSUD Jombang membangun gedung baru 10 lantai dengan nilai sekitar Rp 400 miliar terus dimatangkan.
Manajemen rumah sakit kini menguji kekuatan finansial secara ketat melibatkan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebelum memutuskan lanjut atau tidaknya proyek tersebut.
Langkah ini penting karena proyek dirancang menggunakan skema pinjaman ke Kementerian Keuangan yang harus dikembalikan bertahap.
Direktur RSUD Jombang dr. Pudji Umbaran menegaskan, kajian dilakukan menyeluruh dengan melibatkan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Baca Juga: DPMPTSP Jombang Cicil Pindah ke Gedung MPP, Ditarget Rampung Tahun Ini
Aspek kemampuan keuangan menjadi kunci utama dalam pengambilan keputusan.
”Kami ditugaskan melakukan feasibility study dan kajian keuangan. Karena skemanya ada pengajuan dan pengembalian, maka harus dihitung betul kemampuan keuangan RSUD. Kami libatkan KAP dan BPKP untuk mengkaji apakah keuangan kami mencukupi atau tidak,” ujarnya.
Hasil kajian tersebut akan menjadi penentu arah proyek. Jika dinilai layak secara finansial, pembangunan bakal dilanjutkan. Namun jika tidak, sejumlah opsi telah disiapkan.
”Kalau hasilnya mencukupi, kami lanjut. Kalau tidak, ada opsi lain mungkin mengurangi volume pembangunan atau memperpanjang masa pengembalian. Bahkan kalau semua tidak memungkinkan, pembangunan bisa tidak dilanjutkan,” katanya.
Dorongan pembangunan gedung baru tak lepas dari tingginya beban layanan RSUD saat ini. Kapasitas fasilitas yang ada dinilai sudah tak mampu menampung lonjakan pasien.
”Volume layanan sangat tinggi. Jika kunjungan tinggi, parkir bahkan tidak cukup hingga meluber ke jalan dan mengganggu akses. Selain itu, ruang rawat jalan, rawat inap, layanan penunjang hingga eksekutif juga sudah penuh,” jelasnya.
Sebagai solusi, RSUD berencana memanfaatkan lahan eks Dinkes untuk pembangunan gedung terpadu.
Fasilitas ini nantinya mencakup area parkir, layanan rawat jalan, rawat inap, hingga penunjang lainnya.
Baca Juga: Renungan Minggu: Belajar dari Abraham dan Nuh, Ketekunan Buka Jalan Janji Tuhan
Dengan nilai investasi mencapai ratusan miliar rupiah, proyek ini akan diajukan melalui program pemerintah pusat. Namun, sebelum melangkah lebih jauh, perencanaan detail harus dipaparkan ke kepala daerah dan DPRD.
”Program ini difasilitasi pemerintah pusat. Kami diminta menyiapkan perencanaan detail, lalu dipaparkan ke kepala daerah dan DPRD sebelum diajukan lebih lanjut,’’ pungkasnya. (ang/naz)
Editor : Ainul Hafidz