JombangBanget.id – Pemerintah Kabupaten Jombang kembali menggelar rapat pleno Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit di Ruang Rapat Swagata, Pendopo Kabupaten Jombang, Senin (30/3).
Forum rutin ini mempertemukan unsur pemerintah, pengusaha, serta serikat pekerja untuk membahas stabilitas ketenagakerjaan dan iklim investasi.
Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Jombang Warsubi, Wakil Bupati Salmanudin Yazid, Dandim 0814 Letkol Kav Dicky Prasojo, perwakilan Polres Jombang, hingga unsur APINDO, Kadin, dan serikat pekerja.
Baca Juga: Lima Kepala OPD Pemkab Jombang Hasil Selter Dilantik, Begini Pesan Bupati Warsubi
Dalam arahannya, Bupati Warsubi mengapresiasi peran pengusaha dan serikat pekerja yang menjaga kondusivitas daerah. Ia menilai hubungan industrial yang harmonis menjadi faktor penting dalam menarik investasi ke daerah.
"Hubungan industrial yang kondusif sangat penting dan dibutuhkan untuk memberikan jaminan kenyamanan investor dalam berinvestasi di Kabupaten Jombang,” ujarnya.
Menurutnya, peningkatan investasi akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, terutama melalui perluasan lapangan kerja dan penurunan angka pengangguran.
Baca Juga: IPM Naik, Ekonomi Tumbuh! Berikut Isi LKPJ 2025 Bupati Jombang Warsubi
Ia juga meminta perusahaan dan serikat pekerja memperkuat komunikasi internal melalui lembaga Bipartit guna meminimalkan potensi perselisihan.
"Saya minta kepada para pimpinan perusahaan dan pengurus serikat pekerja/serikat buruh untuk meningkatkan pemberdayaan dan fungsi lembaga kerjasama Bipartit di masing-masing perusahaan, untuk memperkecil potensi perselisihan," tegasnya.
Selain itu, Warsubi juga menekankan pentingnya peran Tim Deteksi Dini Ketenagakerjaan agar lebih aktif memberikan data dan masukan kepada pemerintah daerah sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Dalam rapat tersebut, sejumlah agenda strategis dibahas, mulai dari hasil identifikasi aspirasi tenaga kerja, progres penyelesaian sengketa, hingga upaya peningkatan pelayanan investasi di Jombang.
Menutup arahannya, Bupati berharap forum ini mampu menghasilkan solusi yang adil bagi semua pihak.
"Mari bersama-sama kita dengarkan penjelasan, pertimbangan, serta saran dan pendapat mengenai isu-isu strategis yang berdampak langsung pada kelangsungan berusaha dan perlindungan pekerja/buruh," pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Jombang Isawan Nanang Risdiyanto melaporkan capaian triwulan pertama 2026.
Ia menyebut terjadi peningkatan investasi penanaman modal asing yang turut berdampak pada kenaikan pendapatan asli daerah.
Baca Juga: Usai Lebaran, Bupati Warsubi Pimpin Apel ASN Pemkab Jombang, Begini Pesan Tegasnya
”PHK adalah pilihan terakhir. Bagi saudara kita yang terdampak, Pemkab Jombang siapkan pelatihan wirausaha dan memastikan akses manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) BPJS Ketenagakerjaan sebesar 60% dari gaji selama 6 bulan sebelum mendapatkan pekerjaan,” paparnya.
Selain itu, pendapatan daerah dari sektor tenaga kerja tercatat naik dari Rp 500 juta menjadi Rp 1,1 miliar.
”Penanganan aduan tunjangan hari raya juga mayoritas terselesaikan melalui komunikasi internal perusahaan,” singkat Isawan. (ang/naz)
Editor : Achmad RW