JombangBanget.id – DPRD Kabupaten Jombang mengawali hari pertama kerja dengan menggelar rapat paripurna agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2025, di ruang rapat Paripurna DPRD Jombang, Rabu (25/3).
Rapat yang digelar pada hari pertama masuk kerja usai libur lebaran ini juga dimanfaatkan sebagai ajang halal bihalal antara anggota DPRD, jajaran Pemkab Jombang, serta seluruh stakeholder terkait.
Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji, membuka rapat dengan menyampaikan ucapan Idulfitri kepada seluruh peserta paripurna.
“Atas nama pribadi dan keluarga besar DPRD Kabupaten Jombang kami menyampaikan, Minal aidzin wal faidzin, mohon maaf lahir dan batin,” ujarnya.
Ia menegaskan, momentum ini menjadi awal untuk memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan pembangunan daerah.
“Kami berkomitmen memperkuat kolaborasi demi terwujudnya mewujudkan visi misi Jombang Maju dan Sejahtera untuk Semua,” tambahnya.
Sementara itu, Bupati Jombang Warsubi, dalam penyampaian LKPJ menjelaskan laporan tersebut merupakan kewajiban kepala daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“LKPJ disampaikan satu kali dalam satu tahun, paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, dan menjadi bahan evaluasi DPRD untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan,” jelasnya.
Warsubi memaparkan, LKPJ 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD 2025–2029 dengan visi “Mewujudkan Jombang Maju dan Sejahtera untuk Semua”.
Dari sisi capaian pembangunan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Jombang tahun 2025 tercatat 76,37 atau meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 75,67.
Pertumbuhan ekonomi juga naik menjadi 5,34 persen dari sebelumnya 5,15 persen. “Ini menunjukkan aktivitas perekonomian daerah berjalan cukup baik,” ujarnya.
Baca Juga: DPRD Jombang Segera Bahas LKPj Bupati di Masing-Masing Komisi
Pada sektor infrastruktur, Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI) mencapai 0,7197, melampaui target yang ditetapkan.
Sementara Indeks Layanan Kualitas Lingkungan terealisasi 58,98 atau 99,88 persen dari target.
Di bidang sosial, Indeks Kesalehan Sosial (IKS) juga meningkat menjadi 88,61 dari tahun sebelumnya 87,65.
“Capaian ini menunjukkan penguatan nilai sosial, partisipasi masyarakat, dan kolaborasi lintas sektor berjalan dengan baik,” paparnya.
Dalam kesempatan itu, Warsubi juga memaparkan sejumlah kebijakan strategis yang telah ditetapkan selama 2025, di antaranya Perda Penanggulangan Kemiskinan, Perda Pendidikan Wawasan Kebangsaan, hingga program desa maju dan sejahtera.
Selain itu, berbagai program tindak lanjut rekomendasi DPRD juga telah dijalankan, mulai dari peningkatan pendapatan daerah, operasi pasar, perlindungan pekerja rentan melalui BPJS Ketenagakerjaan, hingga penguatan sektor pendidikan dan pertanian.
“Seluruh kebijakan dan program ini merupakan bagian dari upaya kami untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jombang secara berkelanjutan,” pungkasnya. (ang)
Editor : Ainul Hafidz